TEMPO.CO, Jakarta - Tiga fraksi pendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla akhirnya walk out dari ruang sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa malam 8 Juli 2014. Mereka tidak sepakat setelah pimpinan DPR menyetujui pengesahan perundangan MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) pada malam ini. Begitupula menolak pemilihan ketua DPR diberikan kepada fraksi yang memenangkan voting.
Aksi walk out itu dimulai dengan pembacaan sikap ketiga fraksi yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mereka sepakat menganggap bahwa beleid itu tidak layak untuk disahkan dan pemilihan ketua DPR secara voting menodai demokrasi di Indonesia.
"Ini terkesan tergesa-gesa tanpa pempertimbangkan manfaat bagi kemaslahatan umat," kata Sarifuddin Sudding, “Ketua Fraksi Hanura saat membacakan pernyataan sikapnya dalam paripurna.
Marwan Jafar dari PKB juga menyatakan hal serupa. Ia menilai MD3 seyogyanya menjadi landasan aturan bagi DPR agar lebih independen dan profesional dalam mengambil sikap. Ia menganggap alasan mendesak disahkan undang-undang itu tidak masuk akal. "Pelantikan anggota DPRD kota dan provinsi yang dilaksanakan Agustus dan November tidak bisa menjadi alasan," ujarnya.
