Begini Petisi Dokter untuk Wali Kota Airin  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kedokteran

    Ilustrasi kedokteran

    TEMPO.CO, Tangerang - Puluhan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tangerang berharap aspirasi mereka bisa didengar dan ditindaklanjuti oleh Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.

    Mereka telah menyiapkan petisi untuk disampaikan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan. "Kami sangat berharap segera ada pembenahan," kata Ketua IDI Tangerang Djasarito kepada Tempo pada Jumat, 27 Juni 2014

    Dalam petisinya, para dokter tersebut meminta agar Wali Kota Tangerang Selatan menunjuk pejabat publik yang memiliki kompetensi di bidang kesehatan untuk mengurusi bidang kesehatan. Petisi itu juga mendesak Airin agar menunjuk Kepala Dinas Kesehatan yang secara fisik dan kejiwaan memenuhi syarat. "Kami meragukan kesehatan kejiwaan Kepala Dinas Kesehatan yang sekarang," kata Djasarito.

    Para dokter itu juga menuntut agar Airin menunjuk Kepala Dinas Kesehatan yang tidak tersangkut kasus korupsi. "(Kepala Dinas Kesehatan) Dadang saat ini tersangkut kasus korupsi di Kejaksaan Agung," kata Djasarito. Meski isi petisi semuanya diarahkan ke Dadang M. Epid, Djasarito tidak mau mengatakan jika mereka mendesak agar Kepala Dinas Kesehatan itu dicopot. "Biarlah itu kewenangan pimpinan daerah," katanya.

    Pernyataan sikap para dokter tersebut dilatarbelakangi oleh sikap Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan yang tidak mau mengeluarkan Surat Izin Praktek (SIP) tiga dokter spesialis yang kini bekerja di RSUD Tangerang Selatan. Padahal, pengajuan SIP tiga dokter yang disampaikan pada Februari 2014 lalu dianggap telah memenuhi syarat perundang-undangan. Alasan Dadang menahan SIP satu dokter gigi dan dua dokter kandungan itu dinilai tidak wajar dan hanya didasari dendam menyusul unjuk rasa dokter menolak program dokter asing dan direktur rumah sakit bukan dari kalangan medis.

    Djasarito menilai sikap pejabat yang seperti itu menunjukkan ketidaktahuan tentang masalah hukum dan perundang-undangan. Kepala Dinas Kesehatan sejatinya hanya mendapatkan limpahan dari Kementerian Kesehatan untuk mengeluarkan SIP dokter yang telah memenuhi syarat. "Karena otonomi daerah, kewenangan itu diserahkan ke kepala dinas masing-masing daerah."

    JONIANSYAH

    Berita Terpopuler:
    Tiang Monorel di Jakarta Dibongkar
    Mulai Agustus, Pecandu Narkoba Tak Lagi Dipenjara
    Ada Siswa SMA 3 yang Lebih Parah dari Arfiand
    Tentara Pembakar Tukang Parkir Monas di POM Guntur


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.