Menhan Bantah Argumentasi Jokowi Soal Tank Leopard

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tank Leopard. worldwide-military.com

    Tank Leopard. worldwide-military.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tidak sependapat dengan argumentasi calon presiden Joko Widodo soal tank Leopard. Purnomo mengatakan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sudah melakukan uji coba penggunaan tank Leopard di Indonesia. "Sudah dilakukan pengujian," kata Purnomo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 24 Juni 2014.

    Sebelumnya, saat debat calon presiden pada Ahad lalu, 22 Juni 2014, Jokowi mengangkat isu pembelian tank Leopard. Jokowi menyatakan main battle tank jenis Leopard bisa merusak jalan dan jembatan lantaran bobotnya yang sangat berat, mencapai 62 ton. Dia menilai Leopard tak cocok digunakan di Indonesia.

    Purnomo mengatakan dua Leopard yang kini ditempatkan di Divisi II Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat di Situbondo, Jawa Timur, sudah diuji coba melalui jalan darat dari Surabaya hingga Situbondo. "Mereka jalan di jalan biasa tidak ada masalah," ujar Purnomo. (Baca: Dua Tank Leopard Tiba di Tanah Air)

    Begitu juga, kata Purnomo, ketika tank berbobot sekitar 60 ton itu melewati jembatan. "Jadi sudah terbukti dan sudah diuji. Tidak ada masalah," ucap bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.

    Purnomo mengatakan keberadaan Leopard dibutuhkan untuk melengkapi sejumlah tank milik Indonesia, yang didominasi light battle tank. Apalagi, dia melanjutkan, negara-negara tetangga Indonesia juga telah memiliki main battle tank. "Kita satu-satunya negara yang tidak punya main battle tank. Tapi sekarang punya." (Baca juga: TNI Siapkan Kapal Khusus untuk Angkut Leopard)

    PRIHANDOKO

    Terpopuler:
    Akil Mochtar Minta Kewarganegaraan Dicabut
    Rapor APBD DKI Merah, Ahok Bela Jokowi
    Jokowi Presiden, Risma Tak Mau Jadi Wakil Ahok
    Bank Dunia: RI Terancam Ledakan Pengangguran
    Diduga Menipu, Bos Cipaganti Ditahan Polisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.