TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pendiri majalah Tempo, Goenawan Mohamad, mengatakan presiden yang akan datang harus mempunyai komitmen kuat terhadap kebebasan pers dalam segala bentuknya.
Pengekangan pers hingga pemberedelan, menurut dia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kepentingan masyarakat banyak. Goenawan menuturkan Tempo pernah mengalami penindasan berpendapat dua kali selama Orde Baru berkuasa di bawah pimpinan Soeharto. Pemberedelan majalah Tempo yang pertama terjadi pada 1982, dan terakhir pada 21 Juni 1994.
"Kita takut akan lahir Orde Baru atau semacam Orde Baru lagi," kata Goenawan saat dihubungi hari ini, Sabtu, 21 Juni 2014, dua puluh tahun setelah pemberedelan majalah Tempo.
Goenawan pun mengaku takut penindasan akan lahir lagi, tapi mungkin tak melalui pemberedelan karena itu akan sangat mencolok. Tekanan terhadap pers, tutur dia, bisa dalam bentuk tekanan legislatif dan eksekutif. Belum lagi, ujar Goenawan, tekanan melalui organisasi-organisasi masyarakat yang menakut-nakuti kerja pers. "Itu pernah terjadi pada Gramedia. Dulu, Front Pembela Islam mengancam akan membakar buku Gramedia."
Ancaman kebebasan pers juga muncul dari penguasaan segi modal perusahaan pers. Sumber-sumber ekonomi pers, kata Goenawan, juga terancam ditekan seperti halnya iklan. "Wartawan jangan mudah dibeli. Kalau pun takut, jangan takut. Kekuatan di tangan wartawan sendiri." (Baca: Usai Diberedel, Keluarga Prabowo Ingin Beli Tempo)
Hari ini tepat 20 tahun lalu, majalah Tempo diberedel rezim Orde Baru pimpinan Presiden Soeharto melalui Menteri Penerangan Harmoko. Tempo dinilai terlalu keras mengkritik Menteri Riset dan Teknologi B.J. Habibie dan Soeharto ihwal pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur. Pemberedelan pada 21 Juni 1994 itu merupakan yang kedua setelah Tempo diberedel oleh rezim yang sama pada 1982 karena dianggap terlalu keras mengkritik Orde Baru dan kendaraan politiknya, Golkar, pada Pemilu 1982.
Beberapa hari setelah pemberedelan, Goenawan mengatakan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto--sekarang mencalonkan diri jadi presiden nomor urut 1, sempat menuturkan, jika ingin terbit lagi, Tempo harus mau dibeli keluarganya. Syarat satu lagi, Pimpinan Redaksi Tempo harus ditentukan oleh mereka. Namun Goenawan mengatakan awak Tempo menolaknya. Pada 12 Oktober 1998, Tempo kembali terbit setelah Soeharto lengser.
KHAIRUL ANAM
Berita Terpopuler:
BPK Temukan Potensi Kerugian DKI Rp 1,54 Triliun
Tika Bisono: Olga Sudah di Jakarta. Itu Bohong!
Alasan Komunitas Alumni ITB Dukung Jokowi
Tepis Tudingan Wiranto, Kubu Prabowo Buka Dokumen
