Pusat Dokumentasi Pemilu 2004 Diresmikan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Komisi Pemiilihan Umum (KPU), Nazaruddin Sjamsuddin, meresmikan Pusat Dokumentasi Pemilu 2004 (PDP) di kantor KPU Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta, Senin (28/3), sekitar pukul 11.00 WIB. Selain peresmian, acara itu juga diisi dengan peluncuran buku dan CD room mengenai persiapan hingga proses-proses pasca pemilu 2004. Sekitar 250 undangan dari berbagai LSM, KPU daerah, media massa, dan juga Menteri Hukum dan HAM, Hamid Awaluddin, disuguhi pemutaran film dokumenter, Meretas Demokrasi Indonesia: Jejak Langkah Pemilu 2004. PDP yang dirintis sejak September tahun lalu itu didirikan dengan menggunakan sisa dana dari United Nation Development Programme, dan diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat informasi, menjadi museum mini proses penyelenggaraan pemilu 2004, tempat dokumentasi proses dan hasil pemilu, dan untuk pendidikan pemilih.Sumber data PDP adalah dari KPU seluruh Indonesia, lembaga peserta pemilu yaitu partai dan tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta dari penyelenggara pemilu termasuk lembaga pemantau, panitia pengawas pemilu, dan Mahkamah Konstitusi serta berbagai institusi lain. Koleksi data PDP mencakup ratusan judul buku dan laporan, kliping, CD, VCD, DVD, kaset, rekaman video, poster, foto, dan memorabilia dari 24 partai politik peserta pemilu legislatif, dan lima pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ruang PDP yang terletak di sayap kanan kantor KPU pusat terbagi menjadi dua wilayah. Pertama wilayah penyimpanan hardcopy informasi pemilu 2004, benda-benda logistik, juga benda-benda memorabilia. Yang kedua adalah wilayah akses publik untuk ruang baca dengar dan lihat. Pengunjung perpustakaan PDP dapat meminjam buku dan dokumen yang tersedia melalui sistem peminjaman akses tertutup dimana pengunjung sepenuhnya dilayani oleh pustakawan. Ibnu Rusydi

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.