Ini Janji JK untuk Madura jika Menang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyampaikan visi misinya dalam acara Debat Capres-Cawapres di Jakarta, 9 Juni 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo

    Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyampaikan visi misinya dalam acara Debat Capres-Cawapres di Jakarta, 9 Juni 2014. ANTARA/Prasetyo Utomo

    TEMPO.CO, Bangkalan - Calon wakil presiden dari poros Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Jusuf Kalla, menjanjikan dua hal jika menang pemilu presiden 9 Juli mendatang. Lelaki yang akrab disapa JK ini akan memprioritaskan peningkatan mutu pendidikan, baik sekolah umum maupun pondok pesantren di Madura. "Pendidikan di Madura tidak boleh tertinggal," katanya saat berkunjung ke Bangkalan, Rabu, 18 Juni 2014.

    Janji yang kedua, meneruskan program pemerintah saat dirinya menjabat wakil presiden, yaitu menjadikan Madura sebagai salah kawasan industri besar di Jawa Timur. Caranya, dengan membangun pelabuhan berkapasitas internasional. "Saya pikir dua hal ini yang dibutuhkan untuk meningkatkan ekonomi warga Madura." (Baca: Ke Madura JK Ziarah ke Makam Mbah Kholil)

    Namun, menurut JK, menjadikan Madura sebagai kawasan industri tidak boleh kebablasan atau tidak semua industri boleh masuk Madura. "Industri yang masuk Madura haruslah industri yang baik tentunya," ujarnya tanpa merinci lebih jauh.

    Tepat 9 Juni lalu, enam tahun sudah Jembatan Suramadu beroperasi. Namun belum ada satu pun pembangunan kawasan industri yang terealisasi. Menurut Kepala Divisi Data dan Informasi Badan Pengembangan Wilayah Suramadu Pandit Irawan, kendala pembangunan bukan soal anggaran, melainkan masalah rumitnya pembebasan lahan. "Kami baru bisa bebaskan 10 hektare lahan di Kecamatan Socah." (Baca: Di Kampung Mahfud Md JK Yakin Menang)

    Menurut Pandit, tahun ini tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan di Madura. Anggaran pembebasan lahan, ujar dia, senilai Rp 50 juta yang disediakan pemerintah hanya untuk pembebasan lahan dan perluasan kantor BPWS di Surabaya.

    MUSTHOFA BISRI


    Terpopuler:
    Komnas HAM Akan Jemput Paksa Kivlan Zen, TNI Cuek  
    Suciwati: Penjahat Tak Bisa Jadi Pahlawan
    JK: Istana Harus Pecat Pengelola Tabloid Obor
    Dolly Ditutup, Ini Kisah Masa Kecil Warga Sekitar  
    Kecelakaan Subang, 7 Siswa SMA Cengkareng Tewas  

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.