Akil Mochtar Dituntut Hukuman Seumur Hidup  

Reporter

Ekspresi Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar saat menjalani sidang mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, (14/4). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dituntut hukuman seumur hidup dan denda Rp 10 miliar atas perbuatannya menerima suap dalam penanganan perkara sengketa pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi, Pulung Rinandoro, membacakan kesimpulan tuntutan yang disusun dalam 2.153 halaman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

"Dengan demikian, kami memohon majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akil berupa pidana seumur hidup," kata jaksa Pulung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 14 Juni 2014. Tak hanya itu, jaksa juga menuntut Aki membayar denda sebesar Rp 10 miliar dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk memilih dan dipilih. (Baca:Sidang, Akil Mochtar Minta Tuntutan Tak Dibacakan)

"Untuk hal yang meringankan tidak ada," kata jaksa Pulung. Sedangkan ihwal hal yang memberatkan tuntutan, jaksa menyebutkan ada dua poin. Pertama, jaksa menyebut perbuatan Akil dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kedua, Akil berstatus ketua lembaga tinggi negara yang merupakan ujung tombak dan benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan. (Baca:Berkas Tuntutan Akil Tebalnya 2.153 Halaman)

Akil menerima suap senilai Rp 57 miliar terkait dengan pengurusan 15 sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi,  yakni pilkada Kabupaten Gunung Mas, Lebak, Empat Lawang, Lampung Selatan, Buton, Pulau Morotai, Tananuli Tengah, Merauke, Asmat, Boven, Digoel, dan Nduga serta Kota Jayapura, Kota Palembang, dan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan dokumen tuntutan, total duit yang diterima Akil atas kejahatan suapnya itu yakni Rp 57,78 miliar dan US$ 500 ribu. "Perolehan harta kekayaan terdakwa diperoleh secara tidak sah. Alat bukti telah bersesuaian dengan unsur diketahui telah terpenuhi dan terbukti," kata jaksa Pulung. (Baca:Tak Hadirkan Saksi Meringankan, Akil: Mahal)

Selain itu, Akil juga dinilai bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang selama 22 Oktober 2010 sampai 2 Oktober 2013 sebesar Rp 161.080.685.150. Modusnya menempatkan, membelanjakan atau membayarkan, dan menukarkan dengan mata uang asing. Akil juga menyembunyikan asal usul harta kekayaannya dalam kurun 17 April 2002 hingga 21 Oktober 2010. Di antaranya menempatkan Rp 6,1 miliar di rekening BNI-nya, Rp 7,048 miliar di Bank Mandiri, dan Rp 7,299 miliar di BCA. 

NURUL MAHMUDAH

Berita lainnya:
Suap Hutan Bogor, Mantan Menhut Diperiksa KPK 
Sidang Suap, Akil Mochtar: Ini Tuntutan Sandiwara 
KPK Ajak Masyarakat Awasi Dana Desa  






Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

5 jam lalu

Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Mantan Dirjen Bina Keuangan Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta.


Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

1 hari lalu

Korupsi Potong Upah Tenaga Honorer Damkar Depok Masuk Meja Hijau, Ada Sidang Besok

Kasus dugaan tindak pidana korupsi pada tubuh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok sudah berjalan di meja hijau.


Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

1 hari lalu

Eks Kepala Divisi I PT Waskita Karya Adi Wibowo Dituntut 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Eks pejabat Waskita Karya Adi Wibowo dituntut pidana 4 tahun 6 bulanpenjara dalam perkara korupsi pengadaan pembangunan Gedung Kampus IPDN Gowa


MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

11 hari lalu

MAKI akan Gugat Ke MK Supaya RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Boyamin mengatakan RUU Perampasan Aset telah disusun sejak 2019. Namun DPR terkesan menolak mengesahkan RUU tersebut.


MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

12 hari lalu

MK Klarifikasi Pernyataan Jubirnya soal Presiden 2 Periode Bisa Maju sebagai Cawapres

MK mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut merupakan jawaban dalam diskusi informal pada saat menjawab wartawan yang bertanya lewat chat WA.


Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

13 hari lalu

Din Syamsuddin Minta MK Copot Jubirnya Usai Pernyataan Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Din Syamsuddin meminta MK mencopot juru bicaranya karena telah bicara soal kemungkinan presiden 2 periode bisa jadi calon wakil presiden.


Nindya Karya dan Tuah Sejati Divonis Hari Ini, KPK Yakin Akan Sesuai Tuntutan

13 hari lalu

Nindya Karya dan Tuah Sejati Divonis Hari Ini, KPK Yakin Akan Sesuai Tuntutan

Putusan terhadap dua terdakwa kasus korupsi korporasi PT. Nindya Karya dan PT. Tuah Sejati akan dibacakan hari ini


Selain Rugikan Negara, Surya Darmadi Didakwa Perkaya Diri Sendiri Rp 7,7 Triliun

20 hari lalu

Selain Rugikan Negara, Surya Darmadi Didakwa Perkaya Diri Sendiri Rp 7,7 Triliun

JPU mendakwa Surya Darmadi telah memperkaya diri sendiri Rp 7,593 triliun dan US$ 7,885 juta dari kasus korupsi penyerobotan lahan di Indragiri Hulu


Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

28 hari lalu

Dewan Pers Apresiasi Putusan MK Tolak Gugatan Uji Materi UU Pers

Adanya tuduhan bahwa Pasal 15 ayat 2 UU Pers membuat Dewan Pers memonopoli pembuatan peraturan tentang pers juga dibantah MK.


Kasus Korupsi Asabri, Teddy Tjokrosapoetro Divonis 12 Tahun Penjara

55 hari lalu

Kasus Korupsi Asabri, Teddy Tjokrosapoetro Divonis 12 Tahun Penjara

Teddy Tjokrosapoetro dinilai terbukti melakukan perbuatan korupsi pengelolaan dana di PT Asabri. Dia divonis 12 tahun penjara.