Sudi: Istana Tak Terlibat Penerbitan Obor Rakyat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi usai memberikan keterangan pers terkait pengunduran diri Gita Wirjawan dari jabatan Menteri Perdagangan RI di Kantor Presiden, Jakarta, (1/2). TEMPO/Subekti

    Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi usai memberikan keterangan pers terkait pengunduran diri Gita Wirjawan dari jabatan Menteri Perdagangan RI di Kantor Presiden, Jakarta, (1/2). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi membantah Istana Negara terlibat dalam penerbitan tabloid Obor Rakyat. "Apa hubungannya? Nggak benar kalau Istana dibawa-bawa," ujarnya kepada wartawan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Senin, 16 Juni 2014.

    Menurut dia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyerukan agar birokrat dan aparat negara netral di berbagai forum. "(Permintaan) itu bukan basa-basi," ujarnya. Dia meminta agar tabloid Obor Rakyat tidak dikait-kaitkan dengan Istana. Sebab Istana tidak bermain di wilayah itu. 

    Sudi mempersilakan siapa pun yang keberatan dengan tabloid Obor Rakyat agar menempuh proses hukum. Sedangkan orang Istana yang terlibat, Sudi minta diurus oleh atasannya. "Kan ada atasannya, Velix (Wanggai)," katanya.

    Sebelumnya diberitakan, pemimpin tabloid Obor Rakyat Setiyardi Boediono mengaku sebagai salah satu asisten staf Istana Kepresidenan. Dia merupakan anak buah Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah Velix Wanggai.

    Setiyardi membantah inisiatif dan pembiayaan Obor Rakyat berasal dari institusi itu. Dia menerbitkan Obor Rakyat setelah cuti dari Istana. Media cetak tersebut dinilai berbagai kalangan berisi kampanye hitam bagi calon presiden Joko Widodo.

    ANWAR SISWADI

    Berita Terpopuler:
    Penumpang Garuda Indonesia Meninggal di Udara
    Jokowi Dianggap Terlalu Banyak Mengulang KJP-KJS
    Putra Prabowo Mengaku Tak Pernah Dikritik Ayahnya
    Sony Xperia M2, Ponsel Hiburan Bergaya Premium


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.