Mabes TNI AU Investigasi Bentrokan di Palembang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota TNI berjaga di kawasan terjadinya bentrok antara warga dengan pihak PTPN II, di Desa Namo Rube Julu, Deli Serdang, Sumatera Utara, (22/5). ANTARA/Irsan Mulyadi

    Anggota TNI berjaga di kawasan terjadinya bentrok antara warga dengan pihak PTPN II, di Desa Namo Rube Julu, Deli Serdang, Sumatera Utara, (22/5). ANTARA/Irsan Mulyadi

    TEMPO.CO , Palembang - Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Palembang Letkol Pnb Sopuan Pulanggeni mengungkapkan tim dari Markas Besar TNI AU tengah melakukan penyelidikan internal atas pasukannya. Hal ini dilakukan untuk mengusut dugaan adanya kelalaian personel dalam menghadapi warga dari RT 32 di Jalan Santoso, Sukarame, Palembang. Akibat peristiwa itu, lima warga terkena tembakan. LBH Palembang yakin ada pelanggaran hak asasi manusia dalam kejadian ini.

    "Tim dari Mabes (TNI AU) masih bekerja untuk mengungkap fakta," kata Sopuan, Ahad, 15 Juni 2014. Menurut dia, tim dari Jakarta tidak hanya memeriksa personelnya, tapi juga mendatangi para korban. Sejauh ini Sopuan tetap yakin anak buahnya telah menjalankan prosedur pengamanan sesuai dengan ketentuan.

    Sabtu kemarin, Sopuan juga mengatakan pihaknya kedatangan tim dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam pertemuan itu, anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, meminta keterangan dari pihak TNI AU terkait dengan kronologi kejadian serta sejarah sengketa lahan. "Pertemuan biasa dan kami diminta memberikan kronologi kejadian." (Baca juga: Korban Bentrok dengan TNI di Palembang Dipulangkan)

    Rabu pagi, 11 Juni 2014, puluhan warga RT 32 bentrok dengan aparat TNI AU di lahan yang sedang diperebutkan oleh mereka. Dalam peristiwa itu, lima warga terluka akibat terkena peluru. Peristiwa ini merupakan akibat dari sengketa lahan yang masih terjadi antara warga yang bermukim di sekitar bandara dan TNI AU.

    Ketua LBH Palembang Aprili Firdaus mendesak aparat terkait untuk segera menuntaskan kasus ini. Pasalnya, kasus tersebut membuktikan bahwa aparat masih bersikap arogan terhadap warga sipil. Padahal, sejatinya, aparat berdinas untuk mengamankan rakyat, bukan melakukan penindasan. "Jelas ada pelanggaran HAM, makanya kami mendesak agar segera dituntaskan," kata Aprili.

    Adapun kepada penyidik Mabes TNI AU, Aprili meminta mereka untuk bekerja secara profesional agar siapa pun yang salah mendapat hukuman disiplin ataupun pidana. Ia khawatir penyidik berkerja tidak secara independen. "Sering kali pelaku terkesan dilindungi oleh pimpinan."

    PARLIZA HENDRAWAN
     


    Berita utama:
    Simpatisan Prabowo di Jombang Berpaling ke Jokowi
    Penumpang Garuda Indonesia Meninggal di Udara

    Kelompok Beratribut JAT Pukuli Slanker Solo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.