Sekab: JK Minta Rumah di Brawijaya ke SBY

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dipo Alam. TEMPO/Subekti

    Dipo Alam. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyatakan mantan wakil presiden Jusuf Kalla meminta jatah rumah kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam permintaannya tersebut, calon wakil presiden 2014 ini ingin rumah itu berada di daerah Brawijaya, Jakarta Selatan.

    "JK ingin rumah yang dekat rumah dia di Brawijaya, yang harganya tinggi," kata Dipo Alam di Universitas Pertahanan, Kamis, 12 Juni 2014.

    Dipo menyatakan alasan SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Rumah bagi Mantan Presiden dan Wakil Presiden adalah memenuhi keinginan JK. Keinginan JK selama ini tak bisa tercapai karena dalam Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2007 dicantumkan batas harga rumah yang dapat diberikan maksimal Rp 20 miliar.

    "Harga di daerah Brawijaya naik terus. Perpres sekarang dibuat lebih fleksibel, nanti bergantung pada keputusan Menteri Keuangan," kata Dipo.

    Ia menyatakan tak ada mantan presiden dan wakil presiden yang secara langsung meminta jatah rumah kepada SBY. Hanya JK yang mengajukan permintaan ini. Adapun Megawati Soekarnoputri dan Abdurrahman Wahid sudah mendapatkan jatah rumah.

    Dipo sendiri mengklaim tak mengetahui detail kapan JK akan mengajukan rumah di daerah Brawijaya. Menurut dia, sesuai dengan Perpres, harus sudah diajukan dalam waktu enam bulan. Meski demikian, seluruh keputusan bergantung pada Menteri Keuangan Chatib Basri.

    Sedangkan jatah rumah untuk SBY dan Boediono, menurut Dipo, akan diurus dan masuk dalam anggaran setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014.

    FRANSISCO ROSARIANS


    Berita Terpopuler:
    Kecelakaan Taksi, None Jakarta 2004 Tewas 
    Putra Samarinda Cukur Persiba Bantul 3-0
    Smartphone Mozilla Rp 295 Ribu Hadir di Akhir 2014 
    Asus Hadirkan Pesaing Retina Apple  



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.