Fasilitas Kaum Cacat Diduga Dikorupsi, KPK Kaget  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dalam jumpa pers terkait penolakan pelantikan Bupati Hambit Bintih di gedung KPK, Jakarta (27/12). Penolakan pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah karena saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto dalam jumpa pers terkait penolakan pelantikan Bupati Hambit Bintih di gedung KPK, Jakarta (27/12). Penolakan pelantikan Hambit Bintih sebagai Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah karena saat ini berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengaku kaget saat tahu ada dana untuk fasilitas penyandang disabilitas diduga dikorupsi. Terlebih lagi, kata Bambang, dana jaminan hidup bagi orang dengan cacat berat pun diduga dikorupsi. "KPK syok saat mengetahui dugaan korupsi itu," kata Bambang melalui pesan pendek, Selasa, 10 Juni 2014.

    Senin, 9 juni 2014, pimpinan KPK menerima tujuh organisasi kaum disabilitas. Tujuh lembaga itu melaporkan dugaan korupsi pada program bantuan pemerintah yang mereka terima.

    Menurut Bambang, ketujuh organisasi itu adalah Bandung Independen Leaving Center, PPDI dan LK3AD dari Nusa Tenggara Barat, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia dari Makassar dan Lombok Tengah, Sentra Advocasi Perempuan Difabel dan Anak dari Yogyakarta, serta Yayasan Mitra dari Jakarta.

    "Korupsi diduga terjadi di fasilitas yang seharusnya mereka dapatkan. Misalnya, ada pemotongan dana bantuan untuk orang dengan kecacatan, pemotongan dana penambahan gizi untuk anak kebutuhan khusus, dan pemotongan dana pelatihan dan pemberian bantuan alat kerja," kata Bambang.

    Direktur Utama Bandung Independen Leaving Center, Yuyun Yuningsih, mengatakan ada pemotongan liar dari dinas sosial dalam program pemerintah pusat yang memberikan Rp 300 ribu per bulan untuk setiap penyandang cacat kategori berat.

    Uang tersebut diberi per tiga bulan. Namun, dari jumlah yang seharusnya Rp 900 ribu, bisa dipotong Rp 100 ribu. "Sudah kami laporkan ke KPK," kata Yuyun di KPK, Senin, 9 Juni 2014.

    MUHAMAD RIZKI


    Topik terhangat:
    Jokowi-Kalla | Prabowo-Hatta | Korupsi Haji | Tragedi JIS | Piala Dunia 2014

    Berita terpopuler lainnya:
    Valid, Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo
    Jawab Roy Suryo via BBM, Ahok: Bro Kenapa Somasi?
    Jokowi: Wiji Thukul Harus Ditemukan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lolos ke Piala Eropa 2020, Ronaldo dan Kane Bikin Rekor

    Sejumlah 20 negara sudah memastikan diri mengikuti turnamen empat tahunan Piala Eropa 2020. Ada beberapa catatan menarik.