Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemecatan Prabowo Tak Hanya Soal Penculikan  

Editor

Febriyan

image-gnews
Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto tiba menghadiri Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai KPU di Hotel Bidakara, Jakarta (3/6).  Deklarasi ini mengharapkan masa kampanye Capres dan Cawapres berlangsung tertib dan aman seperti tertuang dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Calon Presiden nomor urut satu, Prabowo Subianto tiba menghadiri Deklarasi Pemilu Berintegritas dan Damai KPU di Hotel Bidakara, Jakarta (3/6). Deklarasi ini mengharapkan masa kampanye Capres dan Cawapres berlangsung tertib dan aman seperti tertuang dalam peraturan KPU nomor 16 tahun 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Sekretaris tim pemenangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Andi Widjajanto, mempersilakan publik menilai Prabowo Subianto setelah beredarnya rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Andi mengingatkan, rekomendasi pemecatan Prabowo tak hanya soal penculikan aktivis menjelang kejatuhan Presiden Soeharto.

"Itu akumulasi yang kulminasinya pada 1998 muncul keputusan DKP," kata Andi di Medan, Selasa, 10 Juni 2014. Beberapa penandatangan surat DKP itu memang bergabung dengan Jokowi-Kalla dalam pemilu presiden saat ini. Misalnya Fachrul Rozi dan Subagyo H.S. "Mereka mengatakan, isi surat memang seperti itu," kata Andi.

Andi mengatakan surat rekomendasi itu menghadirkan beberapa fakta yang tak diketahui publik. Misalnya penculikan ternyata dilakukan dua tim, yaitu Tim Mawar dan Tim Merpati. Selama ini, publik hanya tahu bahwa penculikan dilakukan Tim Mawar. "Pemecatan juga bukan hanya kasus penculikan," kata Andi.

Persoalan lain yang disinggung terkait dengan rekomendasi pemecatan adalah kasus di Papua, Timor Timur, dan perilaku kepemimpinan Prabowo. Andi mengatakan perwira tinggi yang bergabung dengan mereka tak mengungkap soal surat ini karena terikat sumpah prajurit. "Sebagai perwira mereka punya etika," kata dia.

Menurut Andi, mereka tak akan menggunakan surat DKP untuk menggugat penetapan Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Ia membiarkan publik menilai sendiri bagaimana kualitas Prabowo dengan adanya rekomendasi pemecatan itu. Meskipun, kata dia, bisa saja surat itu ditafsirkan Prabowo pernah melakukan perbuatan tercela.

Sebelumnya, surat rekomendasi DKP yang menyidangkan Prabowo Subianto pada 24 Juli 1998 beredar luas di masyarakat. Surat itu itu adalah hasil rapat dewan setelah Prabowo dituding menculik sejumlah aktivis mahasiswa saat terjadinya reformasi 1998. Saat itu, Prabowo berpangkat Letnan Jenderal dan merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam surat bernomor KEP/03/VIII/1998/DKP itu menyebut sebelas pertimbangan yang melatari rekomendasi pemecatan Prabowo. Antara lain, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur, seperti pengabaian sistem operasi dan disiplin hukum di lingkungan ABRI.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita Terkait:
Valid, Surat Rekomendasi Pemecatan Prabowo
Nurul: Keaslian Dokumen Pemecatan Prabowo Diragukan
Luhut: Calon Pemimpin Jangan Marah dan Bikin Puisi
BIN Minta Bocornya Dokumen DKP Soal Prabowo Diusut

Berita Terpopuler:
Takmir Masjid Sesalkan Isi Pengajian Jafar Umar
Debat Capres, KPU: Hanya Moderator Boleh Bertanya
SBMPTN 2014 Diikuti 664 Ribu Peserta
Polisi: Visum Mahasiswa Malaysia Bukan Perkosaan
Satpol PP Malang Razia Pekerja Seks
Jero Wacik Beri Penjelasan di KPK
Slogan Baru Kemenag, Ikhlas Beramal
Menhan Minta Panglima Usut Pembocor Dokumen DKP
Kejaksaan Kembalikan Uang Ridwan Rp 2,06 Miliar

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

20 Juni 2024

Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.


Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Ditugaskan Prabowo Jadi Jurkam ke Jateng, Ini Janji Sandiaga Uno

5 Maret 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan pidato disaksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno (kanan) disela Jalan Syukur Jakarta Bersatu di Jakarta, 7 Mei 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ditugaskan Prabowo Jadi Jurkam ke Jateng, Ini Janji Sandiaga Uno

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan telah mendapat izin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi juru kampanye di Pilkada tiap hari Minggu.


Fadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

2 Maret 2018

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Fadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Fadli Zon mengatakan tawaran agar Prabowo menjadi cawapres Jokowi ditolak karena akan menimbulkan oligarki.


Ketika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi

1 Maret 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi

Prabowo mengatakan dirinya akan mendengarkan suara partai soal pencalonannya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.


Pilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu

1 Maret 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno dalam pertemuan di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 1 Maret 2018. TEMPO/Arkhelaus W.
Pilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu

Prabowo mengatakan akan mendatangi kampanye sebanyak mungkin di Pilkada 2018 Jawa Barat.


Soal Deklarasi Prabowo Jadi Capres, Fadli Zon: Masih Lama

27 Februari 2018

Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon (kanan) saat menunggu antrian untuk mencoblos di TPS 02, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Rabu (9/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Soal Deklarasi Prabowo Jadi Capres, Fadli Zon: Masih Lama

Meski Gerindra sudah bergerilya, Prabowo masih belum menyatakan diri akan maju kembali di pilpres 2019.


Gerindra Masih Cari Tanggal Deklarasi Prabowo sebagai Capres

26 Februari 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, 18 Oktober 2017. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Gerindra Masih Cari Tanggal Deklarasi Prabowo sebagai Capres

Fadli Zon juga menuturkan pencalonan Prabowo sebagai capres merupakan harga mati bagi Partai Gerindra.


Bambang Soesatyo: Jokowi-Prabowo Pasangan Ideal

26 Februari 2018

Sigi Sebut Prabowo Pesaing Terkuat Jokowi
Bambang Soesatyo: Jokowi-Prabowo Pasangan Ideal

Menurut Bambang Soesatyo, pertarungan antara Jokowi dan Prabowo pada pemilihan presiden 2014 sempat menimbulkan gangguan dalam kinerja pemerintahan.