TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting ( SMRC) Djayadi Hanan mengatakan bergabungnya Partai Golongan Karya ke poros calon presiden Prabowo Subianto membuat pemilihan umum presiden hanya berjalan satu putaran. Sebab, hanya ada dua pasangan calon, yakni Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.
Jokowi-Kalla diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sedangkan poros Prabowo-Hatta Rajasa diusung Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Golkar. "Sedangkan Demokrat menyatakan netral. Maka, tak akan ada poros ketiga," kata Djayadi saat dihubungi Tempo, Senin, 19 Mei 2014. (Baca: Jadi Cawapres, Ini Daftar Kebijakan Kontroversi JK)
Menurut dia, dengan kondisi itu, kubu Jokowi-JK diuntungkan. Sebab, berdasarkan survei SMRC pada April 2014, sekitar 50 persen pendukung Demokrat akan menyokong Jokowi dan hanya sekitar 30 persen yang mendukung Prabowo-Hatta. "Itu jika tak ada instruksi dukungan dari Ketua Umum Demokrat (Susilo Bambang Yudhoyono) untuk mendukung Prabowo-Hatta."
Djayadi pun berpendapat, sebaliknya, dukungan Golkar ke Gerindra sepertinya tak banyak mendongkrak elektabilitas Prabowo-Hatta. Berdasarkan survei April lalu, hanya sekitar 27 persen pemilih Golkar yang akan mencoblos Prabowo-Hatta. Pasalnya, banyak pemilih Golkar yang ingin partainya merapat ke kandang Banteng. "Pemilih Golkar, terutama di Sulawesi, banyak dukung Jusuf Kalla," ujarnya. (Baca: Minta Jatah Menteri, Golkar Merapat ke Prabowo)
Hari ini, PDIP mengumumkan Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Keputusan tersebut di deklarasikan PDIP, NasDem, PKB, dan Hanura di Gedung Djoang, Menteng, Jakarta Pusat. Sementara itu, Prabowo Subianto menyatakan Hatta Rajasa sebagai wakilnya di Rumah Polonia, Jakarta Timur. Dalam acara tersebut, Partai Golkar pun menyatakan dukungannya kepada Prabowo-Hatta.
INDRA WIJAYA
Berita Terpopuler:
Jadi Cawapres, Ini Daftar Kebijakan Kontroversi JK
Kabar Cawapres Jokowi Dianggap Manuver Belaka
Polisi Cari Petinggi Artha Graha yang Hilang
Pasar Harapkan Cawapres Jokowi dari Militer
Pelajar di Australia Khawatirkan Program Purifikasi Prabowo
