TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Suryadharma Ali mengaku bingung mengapa penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dirinya terkait dengan penyelidikan penyelenggaraan dana haji 2012-2013. "Saya belum tahu penyelidikannya. Apa yang dipermasalahkan itu, saya belum tahu," kata Suryadharma saat datang di gedung KPK, Selasa, 6 Mei 2014.
Suryadharma yang tiba di gedung KPK pukul 09.27 WIB mengatakan penyelenggaraan dana haji selalu diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. "Haji 2012 sudah diaudit, haji 2013 sudah ada bulan Mei," katanya. Dari hasil audit itu, dia melanjutkan, BPK tak menemukan adanya penyimpangan. "Maka itu mau cari tahu ke KPK." (Baca: Sengkarut Dana Haji, Menteri Agama Terlibat?)
Anggaran dana untuk penyelenggaraan haji, menurut Suryadharma, harus melalui penetapan Komisi Agama Dewan Perwakilan Rakyat. Dari anggaran itu, Suryadharma mengklaim tak ada yang diselewengkan untuk memberangkatkan haji keluarga pejabat Kementerian Agama. (Baca: Temuan PPATK, Bagaimana Dana Haji Itu Ditilap?)
Juru bicara KPK, Johan Budi Sapto Prabowo, sebelumnya mengatakan lembaganya memeriksa Suryadharma terkait dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 di Kementerian Agama. "Ada permintaan keterangan Menteri Agama Suryadharma Ali," katanya ketika dihubungi, Selasa, 6 Mei 2014.
Namun Johan mengatakan belum tahu materi yang akan ditanyakan kepada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Dia hanya menambahkan, Komisi menyelidiki kasus ini sejak Februari lalu.
Sebelumnya Johan mengatakan penyelidikan penyelenggaraan haji oleh KPK meliputi pengadaan barang dan jasa. Lembaganya, kata dia, belum mengusut ke penyimpangan setoran dana haji.
Johan mengatakan pengadaan barang dan jasa yang diusut lebih dari satu. Dalam pengadaan yang pelaksanaannya tahun 2012-2013 itu, anggaran yang dipakai diperkirakan melebihi Rp 100 miliar.
MUHAMAD RIZKI
Berita terpopuler:
Dahlan Iskan Angkat Deputi Menteri Berusia Muda
Bikin RTV, Bisnis Peter Sondakh Kian Menggurita
Samsung Harus Bayar Denda ke Apple Rp 1,4 Triliun
