Dugaan Korupsi Haji, KPK Periksa Menteri Agama  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Selain kewajiban islah, majelis rapat PPP juga menerima pertanggungjawaban atas manuver yang dilakukan oleh Suryadharma Ali. Dia mengklaim majelis tak akan mempermasalahkan kembali sikap dan kebijakan politiknya terkait dengan Partai Gerindra. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Selain kewajiban islah, majelis rapat PPP juga menerima pertanggungjawaban atas manuver yang dilakukan oleh Suryadharma Ali. Dia mengklaim majelis tak akan mempermasalahkan kembali sikap dan kebijakan politiknya terkait dengan Partai Gerindra. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini, Selasa, 6 Mei 2014, akan memeriksa Menteri Agama Suryadharma Ali untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji 2012-2013 di Kementerian Agama. "Benar ada permintaan keterangan Menteri Agama Suryadharma Ali," kata juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi S.P. ketika dihubungi Selasa, 6 Mei 2014.

    Namun, Johan mengaku belum tahu materi yang akan ditanyakan kepada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan tersebut. Komisi menyelidiki kasus ini sejak Februari lalu. Sebelumnya, Johan mengatakan penyelenggaraan haji itu di antaranya meliputi pengadaan barang dan jasa. Lembaganya, kata dia, belum mengusut ke penyimpangan setoran dana haji.

    Johan mengatakan pengadaan barang dan jasa yang diusut lebih dari satu. Dalam pengadaan yang pelaksanaannya tahun 2012-2013 itu, kisaran nilainya di atas Rp 100 miliar. (Baca: Politikus PKS Diperiksa Soal Dana Haji).

    Sejumlah pihak yang sudah diperiksa, antara lain Anggota Komisi Agama dari Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar dan bekas Anggota Komisi Agama dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini yang kini di Komisi Pemerintahan.

    Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan menemukan transaksi mencurigakan hingga Rp 230 miliar dari pengelolaan dana haji tahun 2004-2012. Selama periode tersebut, dana haji yang dikelola mencapai Rp 80 triliun, dengan imbal hasil sekitar Rp 2,3 triliun per tahun.

    ANTON A

    Berita terpopuler:
    Dahlan Iskan Angkat Deputi Menteri Berusia Muda 
    Bikin RTV, Bisnis Peter Sondakh Kian Menggurita
    Samsung Harus Bayar Denda ke Apple Rp 1,4 Triliun


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Menang di Basis Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah dan Timur

    Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang nota bene lumbung Nahdlatul Ulama, menjadi tempat Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memanen suara dalam Pilpres 2019.