Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Saat Prabowo Bertemu PPP, Terdengar Suara 'Dor!'  

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Suryadharma Ali (kanan) bersama Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan sebelum menggelar jumpa pers di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Suryadharma Ali (kanan) bersama Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan sebelum menggelar jumpa pers di kantor DPP PPP, Jakarta Pusat (18/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tarik-ulur antara Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan bukanlah hal baru. Pada pemilihan presiden 2009, sempat terjadi insiden yang menegangkan di antara politikus kedua partai itu.

Ketika itu PPP mendadak menarik dukungan koalisinya dari Gerindra, yang saat itu akan mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Kisah ini bermula saat sejumlah petinggi PPP bertamu ke rumah adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, di Pondok Indah, Jakarta Selatan, pada 10 Mei 2009. (Baca: PPP Tarik Dukungan, Prabowo Lempar Ponsel)

Dalam pertemuan di rumah adik kandung Prabowo itu, para petinggi PPP yang hadir antara lain Ketua Umum Suryadharma Ali, Wakil Ketua Umum Suharso Monoarfa, Ketua DPP Hasrul Azwar, dan Wakil Sekretaris Jenderal Joko Purwanto.

Saksi dalam peristiwa itu menuturkan kepada Tempo, karena kesal dengan PPP, Prabowo mengambil telepon selulernya di atas meja. Sambil marah-marah, ia melemparkannya ke arah Suharso. Tak berhenti sampai di situ, Prabowo ke luar ruangan dan terdengar suara, "Dooorrr". (Baca: Kisah Sakit Hati Prabowo ke PPP.) Para saksi tidak bisa memastikan sumber suara ledakan itu karena berasal dari luar ruang pertemuan.

Hasrul membenarkan adanya pertemuan itu. “Yang banyak bicara Suharso (kini menjabat Wakil Ketua Umum PPP), Suryadharma lebih banyak diam,” ujar Hasrul, Kamis pekan lalu. Adapun Suharso tak mau berkomentar soal kisah ini. (Baca: Prabowo-Aburizal Makan Siang Bareng, Bahas Apa?)  

Kepada Tempo, Prabowo sendiri pernah berkisah soal pertemuan itu saat mengunjungi rumahnya di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Oktober tahun lalu. Sayang, semua keterangan mantan Komandan Jenderal Pasukan Khusus itu tidak untuk dipublikasikan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kali ini, pembelotan diperkirakan kembali terjadi. Sejak Suryadharma Ali 'dipecat' secara sepihak dari jabatan Ketua Umum, ada kubu di PPP yang menggalang koalisi dengan partai lain. Jika Suryadharma menyatakan bergandengan dengan Gerindra, Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy 'merapat ke PDIP.

Ihwal pecah kongsi ini, jawaban Suharso masih mengambang. "Pengambilan keputusan (koalisi) nanti saat rapimnas (rapat pimpinan nasional)," ujarnya, Selasa, 29 April 2014.

RUSMAN PARAQBUEQ | KARTIKA CANDRA | MUSTAFA SILALAHI | BC

Baca Terpopuler:
Dipaksa Hadir, Akil: Dayak Saya Suruh Serbu!
Puluhan Orang Tua Siswa JIS Mengaku Terganggu KPAI
Tukang Kebun Farah Quinn Jadi Dalang Perampokan
Andi Mallarangeng: Kementerian Keuangan Kebobolan 3-0 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jejak Politik Marissa Haque: Dari PDIP hingga PAN

10 hari lalu

Marissa Haque melaporkan bahwa ijasah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah diduga palsu ke Polda Metro Jaya, Jakarta, pada 10 Februari 2009. Atut kemudian melapor balik Marissa Haque dengan tuduhan pencemaran nama baik, memfitnah, dan membuat pengaduan palsu mengenai dirinya. TEMPO/Wahyu Setiawan
Jejak Politik Marissa Haque: Dari PDIP hingga PAN

Marissa Haque mengawali karier politiknya sebagai anggota DPR RI pada 2004 dari PDIP.


Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024, Peneliti TII: Pilkada Diulang Maksimal 2 Tahun Jika Calon Tunggal Kalah

31 hari lalu

Ilustrasi kotak kosong. Shutterstock
Fenomena Kotak Kosong di Pilkada 2024, Peneliti TII: Pilkada Diulang Maksimal 2 Tahun Jika Calon Tunggal Kalah

KPU catat 41 daerah memiliki calon tunggal di Pilkada 2024. Peneliti TII jelaskan pilkada ulang maksimal dilakukan 2 tahun bila kotak kosong menang.


Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

20 Juni 2024

Presiden Jokowi memberikan gelar istimewa Jenderal TMI kehormatan bintang empat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, kawasan Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.  TEMPO/Daniel A. Fajri
Koalisi Pertanyakan Urgensi Pemberian Pangkat Jenderal Kehormatan Prabowo

Pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo disebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas.


PPP Kalah Pemilu 2024, Sandiaga Minta Internal Partai Tak Picu Konflik Berkelanjutan

17 Juni 2024

Sandiaga Uno saat berkunjung ke Kampung Pondokleungir, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Sukabumi, Jawa Barat pada Jumat (29/12/2023) sore. ANTARA/HO-PPP
PPP Kalah Pemilu 2024, Sandiaga Minta Internal Partai Tak Picu Konflik Berkelanjutan

Mantan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno meminta maaf karena partai gagal ke Senayan.


PPP Gagal ke Senayan, Ada Rencana Rebranding Partai untuk Persiapan Pemilu 2029?

23 Mei 2024

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Gagal ke Senayan, Ada Rencana Rebranding Partai untuk Persiapan Pemilu 2029?

Kegagalan PPP pada pemilu 2024 menjadi evaluasi mereka untuk pemilihan umum berikutnya.


Fadhil Arief dan Al Haris Kompak Datangi DPP PPP untuk Pilkada 2024

22 Mei 2024

Fadhil Arief dan Al Haris Kompak Datangi DPP PPP untuk Pilkada 2024

Gubernur Jambi, Al Haris dan Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, kompak mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024.


Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

29 April 2024

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.


Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

12 April 2024

Bamsoet Dorong Seluruh Partai Politik Rekonsiliasi dalam Koalisi Pemerintahan Prabowo

Bamsoet memberikan apresiasi atas pertemuan Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar -Mahfud, Arsjad Rasjid dengan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat open house di kediaman Rosan Roeslani.


PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

25 Maret 2024

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Sabtu malam, 23 Maret 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria
PPP Ajukan Gugatan PHPU ke MK: Sebut Hilang Suara di Sejumlah Dapil dan Keyakinan Sandiaga Uno

PPP resmi mendaftarkan PHPU ke MK. Berikut pernyataan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dan keyakinan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno.


Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

22 Maret 2024

Bakal calon wakil presiden Mahfud MD (tengah) didampingi Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (kanan) dan Sekjen PPP Arwani Thomafi (kiri) melambaikan tangan saat menghadiri Workshop Nasional Anggota DPRD Fraksi PPP se-Indonesia di Jakarta, Sabtu 21 Oktober 2021. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan materi tentang politik hukum dalam mengawal demokrasi Indonesia. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Alasan PPP Belum Bersikap soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Partai Persatuan Pembangunan menyatakan masih fokus untuk mencermati perolehan suara yang ditengarai terdapat selisih hasil.