Pemprov Setujui Amdal Tambang Emas Banyuwangi  

Reporter

Rabu, 23 April 2014 17:47 WIB

Kabupaten Banyuwangi. Wikipedia.org

TEMPO.CO, Banyuwangi - Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyetujui analisis mengenai masalah dampak lingkungan (amdal) PT Bumi Suksesindo (BSI), perusahaan yang akan mengeksploitasi pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. "Hari ini saya baru menerima dokumen persetujuannya," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuwangi Husnul Khotimah, Rabu, 23 April 2014.

Husnul mengatakan amdal PT BSI telah disetujui pada Maret 2014. Amdal itu disetujui melalui sidang amdal yang melibatkan berbagai tim dari Pemprov Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Universitas Brawijaya, dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Dalam amdal itu, kata Husnul, PT BSI disebut akan melakukan pertambangan secara terbuka menyusul peralihan status kawasan hutan di Tumpang Pitu dari hutan lindung ke produksi. Selain itu, pengolahan limbah bakal menggunakan heap leaching atau pelindian tumpukan. Proses ini diklaim aman bagi lingkungan karena tidak ada limbah yang tersisa. "Jadi tidak ada pencemaran," katanya. 

Heap leaching dilakukan dengan cara menyiramkan larutan sianida dengan menggunakan sprinkler pada tumpukan batuan emas yang sudah dicampur dengan batu kapur. Air yang mengalir di dasar tumpukan yang kedap kemudian dialirkan dan ditampung untuk proses berikutnya.

Dengan disetujuinya amdal ini, tutur Husnul, PT BSI bisa menuju tahap berikutnya, seperti pembangunan infrastruktur sebagai persiapan produksi yang ditargetkan pada 2016.

Terbitnya persetujuan dokumen amdal tersebut hanya berjarak lima bulan dari penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 826/2013 tertanggal 19 November 2013. SK ini menyetujui alih fungsi hutan lindung seluas 1.942 hektare di gunung tersebut menjadi hutan produksi.

Ketua Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Hendrik Siregar mengatakan metode heap leaching sedang populer digunakan perusahaan tambang dalam lima tahun terakhir di Indonesia. Namun metode itu tidak menjamin lingkungan akan aman dari pencemaran limbah. Menurut dia, zat kimia yang dipakai untuk pemisahan bijih emas tidak mudah terurai oleh alam. "Heap leaching tetap berpotensi bocor dan mencemari lingkungan," katanya.

Aktivis lingkungan dari Banyuwangi's Forum for Environmental Learning (Bafel), Rosdi Bahtiar Martadi, mengatakan selama ini proses sidang amdal berlangsung tertutup. Itu terbukti dari pengusiran aktivis Bafel saat akan menghadiri konsultasi publik PT BSI pada November lalu. "Cepat dan tertutupnya sidang amdal menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres di balik rencana eksploitasi emas," kata Rosdi.

Rosdi mengungkapkan adanya kejanggalan dalam kerangka acuan analisis mengenai dampak lingkungan (KA-amdal) yang dibuat PT BSI. Dalam KA-amdal itu, perusahaan tidak membahas soal manajemen bencana alam. Padahal lokasi pertambangan masuk dalam kawasan rawan bencana tsunami.

Hasil eksplorasi PT BSI menyebutkan bahwa 1 ton batuan di gunung tersebut mengandung 0,9 gram emas. PT BSI akan memproduksi 3 juta ton batuan per tahun atau 24 juta ton batuan dalam jangka delapan tahun.

IKA NINGTYAS

Terpopuler:
Soal Arloji, Media Singapura Serang Moeldoko
SBY Kaget Hadi Poernomo Jadi Tersangka 
Eko Patrio dan Muhaimin Keok di Kota Madiun  






Jawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak

53 hari lalu

Jawaban Pemprov Jawa Timur Soal Saldo Pemda Nganggur di Bank Paling Banyak

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa dana Pemerintah Daerah Jawa Timur di perbankan memiliki saldo tertinggi per Maret 2022.


Pemerintah Diminta Buka Data Perusahaan Tambang Minerba yang Dicabut IUP-nya

6 Januari 2022

Pemerintah Diminta Buka Data Perusahaan Tambang Minerba yang Dicabut IUP-nya

Jokowi mengumumkan pencabutan IUP 2.078 perusahaan tambang minerba hari ini.


Atasi Climate Change, Jokowi Akan Paksa Perusahaan Tambang Bangun Persemaian

19 November 2021

Atasi Climate Change, Jokowi Akan Paksa Perusahaan Tambang Bangun Persemaian

Jokowi menargetkan akan membuat kurang lebih 30 pusat persemaian dalam tiga tahun ke depan.


Kementerian ESDM Hentikan Operasi Perusahaan Tambang di Sulut

4 Oktober 2021

Kementerian ESDM Hentikan Operasi Perusahaan Tambang di Sulut

Di antara alasan penyetopan itu adalah PT Bulawan Daya Lestari belum menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pasca-tambang.


Satu Warga Toruakat Tewas dalam Konflik Lahan dengan Perusahaan Tambang

30 September 2021

Satu Warga Toruakat Tewas dalam Konflik Lahan dengan Perusahaan Tambang

Insiden penyerangan terjadi terhadap Masyarakat Adat Toruakat di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulut. Buntut sengketa lahan dengan perusahaan tambang.


Kapolri Listyo Sigit Akan Cek Sindikat Izin Usaha Pertambangan di Kalsel

17 Juni 2021

Kapolri Listyo Sigit Akan Cek Sindikat Izin Usaha Pertambangan di Kalsel

Pangeran mencurigai mafia IUP ini menggunakan dokumen palsu dalam pengajuannya. Minta Kapolri untuk mengusut kasus tersebut.


Jatam Sebut Luas IPPKH Tambang di Kalsel Hampir Seluas DKI

23 Januari 2021

Jatam Sebut Luas IPPKH Tambang di Kalsel Hampir Seluas DKI

Jatam menyebut angka yabg dirilis KLHK belum ditambahkan dengan IPPKH yang statusnya masih survei dan eksplorasi untuk usaha tambang.


41 IUP Timah di Bangka Belitung Segera Dicabut

17 Juni 2019

41 IUP Timah di Bangka Belitung Segera Dicabut

Pencabutan 41 Izin Usaha Pertambangan timah itu dilakukan karena izin tambang tidak masuk kategori Clear And Clean (CNC).


Asosiasi Keluhkan Persepsi Negatif Soal Kegiatan Pertambangan

19 Januari 2019

Asosiasi Keluhkan Persepsi Negatif Soal Kegiatan Pertambangan

Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Ido Hutabarat mengatakan masyarakat masih mempersepsikan negatif soal kegiatan pertambangan.


Perbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan

12 Oktober 2018

Perbaikan Rumah akibat Gempa Situbondo Diharapkan Selesai 3 Pekan

Berdasarkan catatan Pemprov Jatim, Soekarwo mengatakan ada sebanyak 210 rumah rusak di Kecamatan Gayam, Pulau Sapudi akibat gempa Situbondo.