Soal Prabowo, Projo: Usut Kasus Penculikan 1998

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Selain bertemu Agum Gumelar, dalam kesempatan ini Prabowo bersilahturahmi dengan sejumlah purnawirawan jenderal sekaligus memaparkan visi misinya sebagai calon presiden. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Selain bertemu Agum Gumelar, dalam kesempatan ini Prabowo bersilahturahmi dengan sejumlah purnawirawan jenderal sekaligus memaparkan visi misinya sebagai calon presiden. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Barisan relawan pendukung calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Joko Widodo meminta pemerintah segera menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dalam peristiwa penculikan sejumlah aktivis pro-demokrasi tahun 1997-1998.

    Permintaan tersebut merupakan reaksi terhadap pernyataan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sekaligus calon presiden Prabowo Subianto yang siap mengklarifikasi peristiwa tahun 1997-1998 di depan purnawirawan, kemarin.

    "Rekomendasi Panitia Khusus DPR untuk penculikan aktivis pro-demokrasi periode 1997-1998 sudah jelas," kata Kepala Divisi Hukum kader dan Simpatisan PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo), Sunggul Sirait, dalam siaran persnya, Rabu, 23 April 2014. (Baca: Prabowo: Peristiwa '98 Bikin Saya Terkejut)

    Isi rekomendasi Pansus DPR itu adalah membentuk peradilan HAM Ad-Hoc untuk pelaku penculikan dan pemerintah mengerahkan segala upaya mencari 13 aktivis pro-demokrasi yang diculik selama periode 1997-1998, yang belum ditemukan hingga kini.

    Sunggul meminta pemerintahan segera membuat aturan hukum agar semua isi rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti. "Tujuannya agar presiden RI mendatang harus bebas dari pelanggaran HAM dan beban masa lalu," kata dia.

    Apalagi, kata Sunggul, Wakil Menteri Hukum dan HAM Deny Indrayana sudah ke Den Haag, Belanda, berkonsultasi mengenai pembentukan pengadilan HAM sesuai dengan tata cara Hukum Internasional. (Baca pula: Prabowo: Partai Lain Itu Tukang Pura-pura)

    Prabowo sering dikaitkan dengan peristiwa 1997-1998. Dia diduga terlibat dalam penghilangan paksa sejumlah aktivis. Bahkan karena peristiwa itu Prabowo dipecat oleh dewan kehormatan tinggi TNI dari jabatannya sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat.

    Selasa, 22 April 2014, Prabowo menemui Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Agum Gumelar, dan sejumlah petinggi Pepabri di kantor organisasi itu di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Prabowo mengaku terkejut melihat situasi Indonesia pada 1998. (Baca: Saran Agum Gumelar ke Prabowo: Jangan Menghujat)

    Pembicaraan yang semestinya tertutup bagi wartawan ini bocor lantaran pengeras suara yang dipakai Prabowo saat berbicara ternyata menyalurkan suaranya hingga ke luar ruangan pertemuan. "Kejadian tahun 1998 itu merupakan sesuatu yang mencengangkan buat saya," kata Prabowo.

    INDRA WIJAYA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.