Perundingan Dengan GAM Harus DiMove ke Aceh

TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Gubernur Aceh, Azwar Abu Bakar menyatakan bahwa perundingan antara Indonesiadengan GAM seharusnya dilakukan di Aceh karena yang berkepentingan dengan perdamaian di Aceh adalah rakyat Aceh sendiri. "Perundingan RI dengan GAM itu bagus sepanjang tidak memberikan kemerdekaan (pada mereka)," kata Azwar dalam acara Focus Group Dialog Reform Institute di Jakarta, Kamis (24/2).Azwar sepakat dengan pertanyaan Yudi Krisnandi, anggota Komisi I DPR yang mempertanyakan apakah kesediaan pemerintah melakukan dialog dengan GAM karena desakan dari pihak Asing. "Dipilih Eropa karena pertimbangan lain..tetapi saya melihat ada harapan dia (pihak GAM) harus di move ke mari (Aceh)," kata Azwar.Dan memang seharusnya perundingan dengan GAM di luar nmegeri dihindari, "Karena itu artinya memberikan daya tawar terhadap kelompok separatis karena seharusnya kewibawaan pemerintah dijaga dan melihat Aceh sebagai bagian dari negara kesatuan. Toh dia (GAM) tidak mewakili aspirasi keseluruhan komunitas masyarakat Aceh," kata Yudi Krisnandi menyambung.Yudi berpandangan bahwa konsesi-konsesi dengan kelompok GAM untuk adanya self governance dan self determination adalah tindakan yang sangat bodoh untuk negara (Indonesia) yang punya otoritas sendiri. "Kami DPR sejak awal sangat menentang karena kami menilai tidak ada menfaatnya bertemu tokoh-tokoh GAM di luar karena justru memperbesar masalah GAM, di mana masyarakat saat ini tidak berfikir untuk itu," kata Yudi Krisnandi.Kusnanto Anggoro, dari CSIS memberi komentar bahwa dirinya sependapat dengan proses rekonsiliasi antara RI dengan GAM tetapi dia meragukan kalau waktu yang tepat adalah saat ini dimana bencana baru saja menimpa Aceh. "Saya sependapat dengan rekonsiliasi tetapi apakah dimulai hari ini?" katanya.Dirinya mempunyai pemikiran bahwa titik tengah untuk memulai bicara dan melakukan revitalisasi Aceh adalah tahun 2007. Menurutnya 2005 sampai 2007 adalah proses rekonstruksi fisik sedang 2007 hingga 2017 baru bicara dan menuntaskan proses revitaslisasi Aceh. Yang sebenarnya krusial untuk dibicarakan, lanjut Koesnanto, adalah apa yang akan dilakukan antara 2005 hingga 2007. "Dengan membentuk pemerintah sementara di Aceh dengan local governance yang disebut dengan perangkat hukum semisal Keputusan Presiden akan memberikan landasan untuk revitalisasi," katanya.Agus Supriyanto-Tempo