Ini Pola Baru Penggalangan Dana Teroris  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar menujukan foto para tersangka teroris beserta barang bukti aksi terorisme yang terjadi di beberapa tempat seperti, Ciputat, Tangerang, Banyumas, dan Rempoa, di Mabes Polri, Jakarta (03/01). TEMPO/Dasril Roszandi

    Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar menujukan foto para tersangka teroris beserta barang bukti aksi terorisme yang terjadi di beberapa tempat seperti, Ciputat, Tangerang, Banyumas, dan Rempoa, di Mabes Polri, Jakarta (03/01). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan sebelumnya penghimpunan dana untuk kejahatan terorisme dilakukan dengan modus klasik atau perorangan. "Tapi sekarang pendanaan terorisme sudah bergeser," kata Wakil Ketua PPATK, Agus Santoso, di kantornya kepada Tempo, Jumat, 11 April 2014.

    Modus klasik itu, kata Agus memberi contoh, seorang anak muda yang semula hidup dengan biaya orang tua, kemudian hubungannya dengan orang tua terputus, lalu rekeningnya hidup kembali. (Baca:BNPT: 15 Provinsi Masih Rawan Terorisme)

    Biasanya hal semacam ini terjadi di daerah konflik atau wilayah dengan organisasi yang diduga terlibat terorisme. Namun, ujar Agus, pendanaan kegiatan yang diduga terorisme belakangan ini dijalankan melalui pembentukan multi-level marketing (MLM), penjualan buku, dan obat herbal.

    Tak berhenti sampai di situ, pola penggalangan dana pun berubah lagi. "Mereka sudah masuk ke bisnis kimia," ucap Agus.

    Ia mengatakan tidak bisa menyebut lokasi toko-toko kimia yang diduga menjadi sarana penggalangan dana terorisme. Agus mengungkapkan PPATK  sulit untuk mengetahui pemicunya. Sebab, kata dia, inquiry untuk penelusuran transaksi berasal dari Detasemen Khusus (Densus) 88, yang menanyakan kepada PPATK untuk melihat transaksi orang-orang yang diduga merancang aksi terorisme. (Baca: BNPT: 1,8 Juta Orang Rawan Lakukan Aksi Radikal)

    Agus mengatakan, dengan pemberlakuan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKL), PPATK pun bisa mendeteksi transfer uang di luar yurisdiksi Indonesia, termasuk yang terkait tindakan terorisme. Ia menjelaskan lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme memberi mandat kepada PPATK untuk mencegah serta memberantas pendanaan terorisme. (Baca:Dalang Teroris Remaja Klaten Dituntut 8 Tahun)

    MARIA YUNIAR

    Terpopuler:

    KPK: Anas Terancam Hukuman Berat
    Anas Urbaningrum Tak Kenal Wakil Ketua BIN
    Ahok: Memangnya Ini Baju Blusukan?


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.