Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Agung Persilakan KPK Selidiki Kartel Beras Miskin  

image-gnews
Menko Kesra HR. Agung Laksono. TEMPO/Subekti
Menko Kesra HR. Agung Laksono. TEMPO/Subekti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelidiki dugaan kartel program beras untuk miskin. "Kalau ada kartel, ya monggo (silakan)," kata dia di rumahnya di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Ahad, 6 April 2014.

Agung mengatakan pemerintah sebelumnya sudah mengetahui permasalahan yang disampaikan KPK, seperti kualitas beras dan anggaran yang terus naik. Dia menjelaskan kualitas beras memang menurun setelah disimpan selama enam bulan. Karena itu, kata dia, beras yang lebih dulu disimpan akan dikeluarkan lebih awal.

Sedangkan masalah anggaran yang naik, kata dia, disebabkan harga beli beras dari masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun. "Tapi harga tebusannya tetap Rp 1.600 per kilogram," katanya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas sebelumnya menduga ada kartel dalam kebijakan beras untuk rakyat miskin. Dugaan itu terungkap setelah KPK mengkaji kebijakan tersebut dan menemukan banyak kelemahan dalam program raskin yang telah berlangsung selama 15 tahun itu. (Baca: 'Beras Miskin' Dimainkan Kartel, KPK Lepas Tangan).

Busyro mencontohkan permasalahan itu ada pada penyusunan harga pembelian beras tidak transparan, akuntabel, dan salah memberikan insentif bagi pengusaha.

Atas dasar kasus ini, KPK meminta program raskin didesain ulang. Alasannya, program itu sudah salah dalam sasaran, jumlah, mutu, waktu, harga, dan administrasinya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Agung mengatakan pemerintah terus berupaya memperbaiki program tersebut. Namun, kata dia, program ini tak bisa dihentikan lantaran dibutuhkan untuk membantu anggota masyarakat yang miskin.

Jumlah orang miskin dan rentan miskin yang ikut dalam program ini mencapai 65 juta. "Pengeluaran rakyat miskin 33 persen unuk membeli beras, raskin ini untuk menurunkan pengeluarannya," ujarnya.

NUR ALFIYAH

Berita lainnya:
Kiai Maman, Caleg Pembela Ahmadiyah 
Cara Atasi Gugup Bicara di Depan Umum 
Caleg Binny Bintarti Bersaing dengan Ibas SBY

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

17 Desember 2023

Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyalami anaknya Didit Prabowo saat hadir dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 15 Desember 2023. Partai Gerindra menggelar konsolidasi internal partai jelang Pemilu 2024 membahas strategi pemenangan Prabowo-Gibran di pilpres serta pemenangan Partai Gerindra di Pileg. TEMPO/M Taufan Rengganis
Soal Hilirisasi, Prabowo Pamerkan Kebijakan Jokowi hingga Dampaknya ke BLT, Raskin dan BPJS

Capres Prabowo Subianto berbicara panjang lebar soal kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang diinisiasi oleh Presiden Jokowi.


Soal Gibran Rakabuming Akan Masuk AMPI, Ini Kata Jerry Sambuaga

19 Oktober 2023

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) Jerry Sambuaga saat ditemui usai acara Rapat Pleno AMPI di Hutan Kota, Jakarta pada Kamis, 19 Oktober 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Soal Gibran Rakabuming Akan Masuk AMPI, Ini Kata Jerry Sambuaga

Jerry Sambuaga menyatakan tak tahu soal isu Gibran Rakabuming Raka akan masuk ke Partai Golkar melalui AMPI.


Agung Laksono Beri Sinyal Soal Gibran Rakabuming Bergabung ke Golkar

17 Oktober 2023

Bakal Calon Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono melihat seekor kuda di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis, 31 Agustus 2023. Airlangga Hartarto memberikan seekor kuda kepada Prabowo Subianto dalam kunjungannya untuk menjadi pembicara soal tema kebangsaan di Golkar Institute. TEMPO/M Taufan Rengganis
Agung Laksono Beri Sinyal Soal Gibran Rakabuming Bergabung ke Golkar

Agung Laksono memberi sinyal soal Gibran Rakabuming Raka akan bergabung ke Partai Golkar.


Waketum Golkar Sebut Rencana Munaslub untuk Lengserkan Airlangga Hartarto Sebagai Gagasan Keblinger

15 Juli 2023

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bersama sejumlah pejabat utama partai memimpin konferensi pers usai Rakernas di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Ahad, 4 Juni 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Waketum Golkar Sebut Rencana Munaslub untuk Lengserkan Airlangga Hartarto Sebagai Gagasan Keblinger

Dewan Pakar Golkar disebut tak pernah merekomendasikan menggelar Munaslub.


Usai Bertemu Pengurus Kosgoro, Ridwan Kamil Segera Putuskan Gabung ke Parpol

29 September 2022

Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil setelah menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Senin, 5 September 2022.
Usai Bertemu Pengurus Kosgoro, Ridwan Kamil Segera Putuskan Gabung ke Parpol

Wantimpres Agung Laksono memberikan sejumlah nasihat kepada Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil soal karier politiknya


Deretan Pengurus Pemuda Pancasila yang Jadi Pejabat Negara

26 November 2021

Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima penghargaan Yanda Satya Pemuda Pancasila atas dedikasinya dalam organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dan kiprahnya dalam membumikan Pancasila di Tanah Air,  dalam Penutupan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila ke-60, di Jakarta, Senin, (28/10/19).
Deretan Pengurus Pemuda Pancasila yang Jadi Pejabat Negara

Sebagai salah satu organisasi besar di Indonesia, Pemuda Pancasila memiliki sejumlah anggota yang pernah dan masih menjadi pejabat negara.


Agung Laksono Kenang Harmoko Rajin ke Daerah hingga Golkar Menang Telak Pemilu

5 Juli 2021

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono tiba di kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, untuk salat Idul Adha, Ahad, 11 Agustus 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.
Agung Laksono Kenang Harmoko Rajin ke Daerah hingga Golkar Menang Telak Pemilu

Agung Laksono mengatakan Harmoko tak keberatan menginap di rumah-rumah penduduk. Dinilai pandai berkomunikasi dengan rakyat.


Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

7 Desember 2019

Suasana antrian ratusan pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang hendak berbelanja di Jakgrosir, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu, 6 Juni 2018. TEMPO/Adam Prireza
Soroti Program KJP, Dewan Sebut Kriteria Miskin Belum Jelas

Komisi E DPRD DKI menyatakan kriteria miskin di Jakarta belum jelas, terkait program KJP dan raskin.


Agung Laksono Minta Golkar Ubah Sistem Pemilu Jadi Coblos Gambar

3 Desember 2019

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, HR Agung Laksono menggelar konferensi pers usai rapat pleno di kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin, 27 Mei 2019. TEMPO/Dewi Nurita
Agung Laksono Minta Golkar Ubah Sistem Pemilu Jadi Coblos Gambar

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Airlangga Hartarto memperjuangkan perubahan sistem pemilihan umum.


Sosok Ciputra di Mata Agung Laksono: Ia Tak Hanya Mendulang Laba

28 November 2019

Ir Ciputra. TEMPO/Nurdiansah
Sosok Ciputra di Mata Agung Laksono: Ia Tak Hanya Mendulang Laba

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengenal sosok Ciputra sebagai pengusaha sekaligus inspirator.