Konflik Keraton, Presiden Terima Surat PB XIII

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Keraton Surakarta SISKS Paku Buwono XIIISISKS Paku Buwono XIII, didampingi Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Haryo Panembahan Agung (KGPHPA) Tedjowulan (Ketiga dari kanan) saat acara halalbihalal dengan warga Baluwarti di Dalem Purwodiningratan, Keraton Solo, Kamis (29/8) malam. Dalam acara tersebut warga Baluwarti sepakat menolak adanya dewan adat di Keraton Surakarta. TEMPO/Andry Prasetyo

    Raja Keraton Surakarta SISKS Paku Buwono XIIISISKS Paku Buwono XIII, didampingi Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Haryo Panembahan Agung (KGPHPA) Tedjowulan (Ketiga dari kanan) saat acara halalbihalal dengan warga Baluwarti di Dalem Purwodiningratan, Keraton Solo, Kamis (29/8) malam. Dalam acara tersebut warga Baluwarti sepakat menolak adanya dewan adat di Keraton Surakarta. TEMPO/Andry Prasetyo

    TEMPO.COSurakarta - Pemerintah pusat turun tangan dalam penyelesaian konflik Keraton Surakarta. Salah satu langkahnya dengan membentuk tim khusus yang beranggotakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo.

    "Tim bekerja setelah pemilu legislatif agar tidak ada yang menumpang untuk agenda politik. Karena ini murni soal budaya untuk melestarikan sejarah," kata Roy kepada wartawan, Ahad malam, 30 Maret 2014, di Surakarta.

    Roy mengklaim pembentukan tim atas sepengetahuan Raja Surakarta Paku Buwono XIII  (PB XIII) Hangabehi. Tim juga dibentuk setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima PB XIII Hangabehi dan Maha Patih Tedjowulan di Gedung Agung, Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

    Dia mengatakan PB XIII Hangabehi sudah mengirim surat resmi ke Presiden SBY. Surat berkop Keraton Surakarta dan ditandatangani PB XIII Hangabehi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam proses rekonsiliasi. Namun dia mengaku tidak tahu isi surat PB XIII Hangabehi itu.

    Roy menegaskan nantinya keputusan tim mengikat semua pihak, termasuk mereka yang berselisih pendapat. Keputusan tim bentukan pemerintah pusat adalah keputusan dari pemerintah Indonesia yang sah. Tujuannya untuk melanggengkan Keraton Surakarta.

    Roy juga mengklaim sebenarnya sebagian besar putra-putri PB XII sudah sepakat rekonsiliasi. "Dari 34 putra-putri PB XII, tiga orang sudah meninggal dunia, 90 persennya sepakat rekonsiliasi," katanya.

    Kapan pengumuman hasil kerja tim, Roy mengaku tidak tahu. Yang jelas semua perkembangan rekonsiliasi disampaikan kepada PB XIII.

    UKKY PRIMARTANTYO


    Topik terhangat:
    MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Dokter TNI AU


    Berita terpopuler lainnya:
    Dokter TNI AU yang Dianiaya Diajak Tutup Kasus?
    Kecewa Jokowi, Pro-Mega Boikot Kampanye PDIP  
    KPK Soroti Fasilitas Pesawat Dipakai Kampanye SBY


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.