Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kasus Hotel Pullman, Walhi Akan Somasi Gubernur  

Editor

Eni Saeni

image-gnews
Pekerja di proyek pembangunan Pullman Hotel di area pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung (13/3). BPLHD Kota Bandung menyatakan proyek ini belum memiliki Amdal sementara pemerintah provinsi menyatakan semua perizinan sudah beres. TEMPO/Prima Mulia
Pekerja di proyek pembangunan Pullman Hotel di area pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung (13/3). BPLHD Kota Bandung menyatakan proyek ini belum memiliki Amdal sementara pemerintah provinsi menyatakan semua perizinan sudah beres. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan mengatakan lembaganya akan mensomasi pemerintah Jawa Barat dan Kota Bandung terkait dengan pembangunan gedung konvensi dan Hotel Pullman di depan Gedung Sate, Bandung. Kedua gedung itu dituding ilegal karena tidak mengantongi dokumen amdal (analisis dampak lingkungan).

"Surat somasi akan kami kirim Rabu depan," kata Dadan saat berunjuk rasa bersama puluhan aktivis lingkungan memprotes pembangunan gedung konvensi dan Hotel Pullman di Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis, 27 Maret 2014.

Menurut dia, somasi ditujukan kepada Gubernur Ahmad Heryawan. Substansinya, lembaga itu meminta pemerintah Jawa Barat membuka informasi publik soal perjanjian BOT (build operate and transfer) antara pemerintah Jawa Barat dan PT Tritunggal Lestari Makmur, anak perusahaan PT Agung Podomoro, penghentian pembangunan proyek, serta meminta lokasi proyek kembali menjadi kawasan terbuka hijau.

Adapun somasi kepada Pemerintah Kota Bandung di antaranya meminta Pemerintah Kota menghentikan pembangunan hotel dan mendesak agar izin mendirikan bangunan yang tengah diproses pengembang tidak diterbitkan. "Ini seharusnya status quo," kata Dadan.

Dadan mengatakan dalih IMB tahun 1997 yang menjadi alasan pembangunan gedung konvensi dan Hotel Pullman itu tidak bisa diterima. Sebab, IMB lama itu harus melewati evaluasi. Diduga kondisi fisik proyek saat ini berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen lama. "Seharusnya Pemerintah Kota secepatnya melakukan tindakan. Ini jelas amdal belum ada dan IMB belum keluar, maka pembangunan harus distop," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam aksi tersebut, puluhan aktivis lingkungan hidup menyegel proyek pembangunan gedung konvensi dengan memalangkan poster dan spanduk di pintu gerbang proyek.

Juru bicara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kepala Biro Humas Protokol dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Ruddy Gandakusumah, mengatakan pembangunan gedung konvensi dan Hotel Pullman itu mengacu pada IMB yang diterbitkan tahun 1997. "Proses evaluasi sedang berjalan," katanya.

Menurut dia, Pemerintah Provinsi sengaja melanjutkan kerja sama BOT dengan PT Tri Tunggal Lestari itu untuk menyelamatkan aset provinsi. Sebab, lokasi itu sudah berkali-kali jadi bahan gugatan sejumlah pihak yang mengaku ahli waris pemilik lahan.

AHMAD FIKRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

15 November 2021

Gubernur WH : Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Capaian pembangunan di Provinsi Banten mulai dari pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, stadion, revitalisasi Kawasan Banten Lama dan revitalisasi Kawasan Peziarahan.


Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

16 Januari 2018

Jembatan Barelang yang menghubungkan Pulau Galang  dengan pulau Batam dan Rempang di Kepulauan Riau. TEMPO/ Fransiskus S.
Pembangunan Kawasan di Kepulauan Riau Terkendala Izin

Ada beberapa permasalahan dalam pembangunan kawasan pengembangan Pulau Karimun dan pengembangan Pulau Rempang, Kepulauan Riau.


Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

28 Desember 2017

Angka UMK 2017 tertinggi masih di Kabupaten Karawang, yaitu Rp 3.605.272, dan angka terendah di Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 1.433.901,15.
Bandara Internasional dan 4 Proyek yang Akan Dibangun di Karawang

Bappeda menyebutkan akan ada lima proyek strategis nasional yang akan dibangun di wilayah Karawang.


Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

27 Agustus 2017

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memberikan pengarahan kepada kalapas se-Jawa Timur di aula serbaguna Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas 1 Malang, Jawa Timur 5 Juni 2017. Selain memberikan pengarahan kepada Kalapas se-Jawa Timur, kedatangan Yasona ke Lapas klas 1 Malang tersebut sekaligus untuk meresmikan pondok pesantren At-Taubah. Foto: Aris Novia Hidayat
Menteri Yasonna Yakin Indonesia Bisa Jadi 10 Negara Top di Dunia

Menteri Hukum dan HAM Yasona menjelaskan pentingnya gotong royong untuk membangun Indonesia.


Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

20 Agustus 2017

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan pembangunan Resto Apung Muara Angke Minggu 20 Agustus 2017. Acara di buka dengan membunyikan sirine dan peletakan batu pertama. TEMPO/YUSUF
Djarot Tantang Pengerjaan Resto Apung Muara Angke Dipercepat  

Menurut Djarot, Resto Apung Muara Angke bisa dikerjakan hanya dalam tempo sepuluh bulan.


Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

20 Agustus 2017

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan pembangunan Resto Apung Muara Angke Minggu 20 Agustus 2017. Acara di buka dengan membunyikan sirine dan peletakan batu pertama. TEMPO/YUSUF
Gunakan Dana KLB Rp 65 miliar, Resto Apung Muara Angke Dibangun  

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan Resto Apung Muara Angke akan mengajak masyarakat naik kelas.


Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

14 Agustus 2017

Pemilik MNC Group, Hary Tanoesoedibjo seusai menjalani pemeriksaan sebgaia tersangka di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jakarta, 7 Juli 2017. Hary Tanoe diperiksa terkait pesan singkat bernada ancaman kepada Kepala Subdirektorat Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Yulianto. ANTARA/Aprillio Akbar
Hary Tanoe Bakal Sulap Kebon Sirih Jadi Kawasan Kuliner  

Hary Tanoe mengatakan proses pembebasan lahan seluas 30 ribu meter persegi di Kebon Sirih Barat bakal rampung Maret 2018.


Perizinan Pembangunan Kota Baru

14 Agustus 2017

Perizinan Pembangunan Kota Baru

Beberapa hari ini muncul polemik tentang pembangunan kota baru. Pernyataan "salah (tidak etis) menjual sesuatu yang belum ada izin" ditanggapi oleh pengembang bahwa itu adalah praktik yang biasa dalam pemasaran properti. Polemik yang terjadi sangat menarik dibahas dari sisi perizinan dalam penataan ruang.


Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

12 Juli 2017

Tiga Menteri Bahas Percepatan Pembangunan Tol Pekanbaru - Dumai. TEMPO/ Riyan Nofitra
Pemerintah dan Yayasan Independen Gelar FEII 2017

Kegiatan bertajuk Kolaborasi Pemerintah Daerah untuk
Pencapaian SDGs itu rencananya diadakan pada 19-21 Juli
mendatang di JCC.


3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

8 Juli 2017

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. TEMPO/Dhemas Reviyanto
3 Menteri Bahas Sejumlah Proyek Strategis Nasional di Riau  

Tiga menteri Kabinet Kerja RI menyambangi Riau untuk membahas sejumlah proyek strategis nasional di daerah tersebut.