Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Djoko Bantah Anas Jadi Tim Sukses Demokrat  

Editor

Zed abidien

image-gnews
TEMPO/Andika Pradipta
TEMPO/Andika Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Sukses Partai Demokrat di Pemilihan Umum 2009, Djoko Suyanto, membantah Anas Urbaningrum sebagai anggota tim khusus pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Ia memastikan tak ada nama Anas di susunan tim sukses yang diketuai Hatta Rajasa tersebut. "Tak ada nama Anas. Tidak ada tim khusus. Yang ada tugas khusus, yaitu memenangkan SBY dan Boediono," kata Djoko di Istana Negara, Rabu, 26 Maret 2014.

Ia menyatakan Partai Demokrat menjalankan pemilu dengan tertib karena sudah sesuai dengan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilu juga diklaim sudah mengaudit pendanaan dan penggunaan dana kampanye. Keputusan terhadap kemenangan SBY dan Boediono juga diklaim telah sah setelah Mahkamah Konstitusi tak mengabulkan gugatan hasil pilpres 2009. (Baca: Anas Curiga Ongkos Kampanye SBY dari Dana Century).

Meskipun demikian, Djoko tak bisa memastikan adanya beberapa kelompok orang yang turut menyukseskan kampanye Partai Demokrat pada pilpres 2009. Ia tak secara langsung membantah kemungkinan Anas ada di salah satu tim bayangan pemenangan SBY-Boediono. "Dalam organisasi ini (Tim Sukses 2009) tak ada, kalau bayangan banyak," kata Djoko.

Kuasa hukum Anas, Firman Wijaya, menyatakan uang muka pembelian Toyota Harrier berasal dari SBY secara tunai. Uang tersebut adalah imbalan karena Anas dinilai sukses menjalankan tugas khusus pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009. "Silakan masyarakat menerjemahkan sendiri siapa yang kerap tak sesuai kenyataan," ujar Djoko.

Djoko, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengaku enggan mengomentari pernyataan Anas. Ia mengatakan pernyataan itu tak perlu diklarifikasi. 

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Anas sebagai tersangka kasus gratifikasi proyek Hambalang. KPK memeriksa Anas pekan lalu selama delapan jam perihal Kongres Partai Demokrat pada 2010 dan asal-usul pembelian Toyota Harrier.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Djoko berencana membantah semua tudingan Anas. Setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 21 Maret 2014, Anas menuding penyumbang dana kampanye yang digunakan untuk memenangkan SBY dalam pemilihan presiden 2009 banyak yang fiktif. (Baca: Anas: Dana Kampanye SBY Banyak yang Fiktif).

Dugaan itu berasal dari hasil audit akuntan independen terhadap dana kampanye pilpres 2009. "Sebagian data penyumbang sesungguhnya enggak menyumbang. Hanya dipakai nama saja," kata Anas. (Baca: Anas: Duit DP Toyota Harrier dari SBY).

Anas mengatakan laporan tersebut layak diselidiki oleh KPK. Soalnya, dia menduga ada sumber dana lain lantaran banyaknya nama yang dicatut dalam laporan. Kampanye SBY dalam pilpres 2009, ujar Anas, menghabiskan dana Rp 232 miliar. (Baca: Ruhut: Salah Pilih, Pengacara Jerumuskan Anas)

FRANSISCO ROSARIANS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Beda Sikap PDIP dan Relawan Jokowi Soal Wacana Pertemuan dengan Megawati

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Beda Sikap PDIP dan Relawan Jokowi Soal Wacana Pertemuan dengan Megawati

Relawan Jokowi menilai silaturahmi dengan Megawati penting dan strategis dalam kerangka kebangsaan dan kenegaraan.


Respons PDIP hingga Istana Soal Wacana Pertemuan Jokowi dan Megawati

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons PDIP hingga Istana Soal Wacana Pertemuan Jokowi dan Megawati

Istana Kepresidenan menyatakan Presiden Jokowi sangat terbuka untuk bersilaturahmi dengan siapa saja, apalagi dengan tokoh-tokoh bangsa.


Istana Minta Maaf, Ini Kronologi Open House Jokowi Ricuh

8 hari lalu

Suasana open house Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ibu Negara Iriana dengan pejabat serta warga di Istana Negara, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Minta Maaf, Ini Kronologi Open House Jokowi Ricuh

Istana meminta maaf karena tak bisa mengakomodasi semua warga yang mengikuti acara open house Jokowi.


Presiden Peru Ogah Mundur Usai Rumahnya Digeledah Perkara Jam Rolex

18 hari lalu

Polisi mendobrak pintu dalam penggerebekan di kediaman Presiden Peru, Dina Boluarte di Lima, Peru 30 Maret 2024.  video by Reuters
Presiden Peru Ogah Mundur Usai Rumahnya Digeledah Perkara Jam Rolex

Rumah dan istana Presiden Peru Dina Boluarte digerebek dalam penyelidikan terhadap kepemilikan jam tangan mewah Rolex.


Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

34 hari lalu

Proyek perancangan Memorial Park di ibu kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. (ANTARA/HO-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Deretan Kritik Kepada Rumah Menteri dan Istana Wapres di IKN

Bangunan baru di Istana Negara IKN seperti rumah menteri dan istana wakil presiden mendapat kritik. Berikut fakta-faktanya.


Geng Kriminal Serang Istana Kepresidenan Haiti di Port-au-Prince

40 hari lalu

Istana Kepresidenan Haiti. Foto : Wikipedia
Geng Kriminal Serang Istana Kepresidenan Haiti di Port-au-Prince

Geng-geng kriminal Haiti melancarkan serangan besar-besaran terhadap beberapa kantor pemerintah, termasuk Istana Kepresidenan


Jawab Isu Akan Mundur dari Kabinet, Menlu Retno Balik Tanya: Percaya Enggak?

6 Februari 2024

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/2/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Jawab Isu Akan Mundur dari Kabinet, Menlu Retno Balik Tanya: Percaya Enggak?

Menlu Retno Marsudi, yang sempat diisukan akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju, balik bertanya kepada wartawan yang mengkonfirmasi kabar tersebut


Polisi Polandia Tangkap Mantan Mendagri yang Berlindung di Istana Kepresidenan

10 Januari 2024

Para pengunjuk rasa berkumpul untuk mendukung mantan Menteri Dalam Negeri Mariusz Kaminski dan wakilnya Maciej Wasik dari partai Hukum dan Keadilan (PiS), di depan kantor polisi tempat kedua politisi tersebut ditahan di Warsawa, Polandia, 9 Januari 2024. REUTERS/Karol Badohal
Polisi Polandia Tangkap Mantan Mendagri yang Berlindung di Istana Kepresidenan

Penangkapan mereka terjadi di tengah perselisihan antara Presiden Polandia Andrzej Duda dan pemerintahan baru Perdana Menteri Donald Tusk.


Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN

21 Desember 2023

Presiden Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam acara
Jokowi Tinjau Progres Pembangunan Istana Kepresidenan di IKN

Jokowi hari ini meninjau perkembangan pembangunan kompleks Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.


KTT ASEAN 2023, Satpol PP DKI Kerahkan 2.235 Personelnya untuk Bantu Pengamanan

4 September 2023

Sejumlah kendaraan dan warga yang tengah berolahraga melintasi jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu, 3 September 2023. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meniadakan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Jl Jenderal Sudirman-MH Thamrin pada hari ini dikarenakan menyambut pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta. TEMPO/M Taufan Rengganis
KTT ASEAN 2023, Satpol PP DKI Kerahkan 2.235 Personelnya untuk Bantu Pengamanan

Ada tiga tugas pengamanan KTT ASEAN 2023 yang akan dilakukan Satpol PP DKI.