Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Syaifulah Yusuf Siap Jadi Ketua Umum PKB

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Surabaya: Mantan Sekretaris Jenderal DPP PKB, Syaifullah Yusuf siap meninggalkan apapun yang dimilikinya termasuk jabatan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal, jika dalam muktamar nanti dirinya dipilih sebagai Ketua Umum DPP PKB. "Sebagai kader siap meninggalkan apapun yang saya miliki asalkan ada aturan yang jelas dalam muktamar dengan logika yang bisa dipahami oleh publik," katanya. Pernyataan itu disampaikan kepada wartawan menjawab soal rangkap jabatan dalam partai politik, saatmenghadiri konsolidasi DPC PKB se Jatim di Graha Astra Nawa, Sabtu (12/2). Namun Syaifulah menambahkanpersoalan itu haruis diserahkan kepada peserta muktamar. Rangkap jabatan harus didefinisikan denganjelas, tidak harus eksekutif atau legislatif. "Lihat seperti apa rangkap jabatan itu, apa yang menjadiaspirasi muktamirin, yang jadi pegangan bukan orang perorang. Saya kira partai harus taat pada tuntutanpublic bukan orang perorangan," katanya.Dalam kesempatan itu, Syaiful menyatakan siap dicalonkan Ketua Umum DPP PKB dalam Muktamar PKB ke IVdi Semarang 16-18 April mendatang. "Sebagai kader saya siap apa saja. Saya siap dicalonkan, dan siaptidak dicalonkan dan siap tidak jadi apa-apa," katanya. Bahkan jika nantinya harus disandingkan dengan Gus Dur sebagai Dewan Syuro, Ketua Ansor ini juga mengatakan siap. "Itu hak muktamirin dengan siapapun dipasangkan terserah mukatamirin," jelasnya.Yang harus diperjelas, adalah pembagian tugas dan kewenangan dengan Dewan Syuro yang proporsioanal,bagaimana bekerja sesuai dengan pembagian yang susbsatantif dan etis. "Itu sudah ada dalam peraturanpartai, tugas dewan syuro, yang Dewan Syuro. Tanfidz, ya Tanfidz," ujarnya. Dia juga tak sepakat kalauDewan Syuro harus dihapus, karena amanat sejarah. "Yang harus dijadikan dasar adalah pembagian tugasdalam partai," jelasnya.Adi Mawardi-Tempo
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

17 hari lalu

Pengunjuk rasa mendengarkan khotbah sebelum shalat Jumat di depan kompleks Parlemen, tepi Jalan S. Parman, Senayan, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Massa pengunjuk rasa dari sejumlah elemen tersebut memprotes pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang, menuntut penggantian Komisioner KPU, mendukung hak angket di DPR, dan memprotes terjadinya kenaikan harga sembako. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket

Ketua DPP PKB mengatakan hak angket penting sebagai ikhtiar untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia.


Sekjen PBNU Kembali Sentil PKB, Sebut Akui Saja Hasil Pemilu dan Ucapkan Selamat

22 hari lalu

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf. ANTARA/HO-PBNU
Sekjen PBNU Kembali Sentil PKB, Sebut Akui Saja Hasil Pemilu dan Ucapkan Selamat

Sekjen PBNU Saifullah Yusuf menyebut "manuver" yang dilakukan PKB akan sia-sia.


Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

36 hari lalu

Dua Menteri asal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Desa Abdul Halim Iskandar kompak menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang, 18 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Dua Menteri PKB Menghadap Jokowi: Kami Koalisi Pak Presiden

Dua menteri dari Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan tidak ada masalah dengan Jokowi, terlepas pihaknya mengusung tema perubahan dalam pilpres 2024.


Isi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri

41 hari lalu

Pengunjuk rasa mendengarkan khotbah sebelum shalat Jumat di depan kompleks Parlemen, tepi Jalan S. Parman, Senayan, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Massa pengunjuk rasa dari sejumlah elemen tersebut memprotes pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang, menuntut penggantian Komisioner KPU, mendukung hak angket di DPR, dan memprotes terjadinya kenaikan harga sembako. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Isi Naskah Akademik Hak Angket PKB Mau Bongkar Politisasi Bansos hingga Netralitas Polri

Isi dari naskah akademik hak angket PKB menunjukkan berbagai kecurangan yang terjadi sebelum, saat, dan setelah pencoblosan.


Kekayaan Edward Tannur, Anggota DPR dari PKB yang Anaknya Aniaya Pacar Hingga Meninggal

10 Oktober 2023

Anggota DPR Edward Tannur. Wikipedia
Kekayaan Edward Tannur, Anggota DPR dari PKB yang Anaknya Aniaya Pacar Hingga Meninggal

Kekayaan anggota DPR dari PKB Edward Tannur, orangtua Gregorius Ronald Tannur yang aniaya pacar hingga meninggal.


Muhaimin Iskandar Dilirik PDIP, Prabowo Subianto: Jangan ke Mana-mana

30 Juli 2023

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menerima kunjungan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu, 9 Juli 2023. Tempo/Ima Dini Shafira
Muhaimin Iskandar Dilirik PDIP, Prabowo Subianto: Jangan ke Mana-mana

Prabowo Subianto minta Muhaimin Iskandar jangan kemana-mana. Sebelumnya, Muhaimin dilirik PDIP sebagai salah satu cawapres Ganjar Pranowo.


Profil Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang Didukung Jadi Capres atau Cawapres 2024

24 Juli 2023

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) dan Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori (kiri) berbincang dalam rapat pleno Pemenangan Pilpres dan Pileg  2024 di gedung DPP PKB, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Rapat pleno DPP PKB tersebut memutuskan Muhaimin Iskandar tidak boleh memberikan keterangan apa pun atau berbicara terkait dengan Pilpres 2024 dan memutuskan untuk tetap maju menjadi Capres atau Cawapres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Profil Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang Didukung Jadi Capres atau Cawapres 2024

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin didukung sebagai bakal capres maupun cawapres oleh kiai dan santri. Berikut profil Muhaimin Iskandar.


Ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Sebut Partai Pemerintah Kompak Hadiri Harlah PKB

24 Juli 2023

Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (tengah) dan Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kiri) saat menghadiri puncak perayaan hari lahir atau Harlah Ke-25 PKB di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Minggu, 23 Juli 2023. ANTARA/Fauzi Lamboka.
Ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan Sebut Partai Pemerintah Kompak Hadiri Harlah PKB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mencari keberadaan Ketua Umum NasDem Surya Paloh di Harlah PKB di Stadion Manahan, Ahad, 23 Juli 2023.


Usai Demokrat, Kini Giliran PKB Usulkan Deklarasi Capres-Cawapres di Bulan Juni

9 Juni 2023

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum bidang Pemenangan Pemilu PKB Jazilul Fawaid (kanan) usai melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis, 30 Juni 2022. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengumumkan rencana koalisi dengan PKB saat bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin pada 18 Juni lalu. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Usai Demokrat, Kini Giliran PKB Usulkan Deklarasi Capres-Cawapres di Bulan Juni

PKB mengusulkan deklarasi capres-cawapres diumumkan bulan Juni ini. Sebelumnya, Partai Demokrat juga mengusulkan deklarasi cawapres di bulan ini.


Mahfud MD dan Cak Imin Kompak Bilang Begini soal Denny Indrayana Bocorkan Putusan MK

29 Mei 2023

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang digelar dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Mei 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Mahfud MD dan Cak Imin Kompak Bilang Begini soal Denny Indrayana Bocorkan Putusan MK

Mahfud MD dan Cak Imin buka suara terhadap pernyataan Denny Indrayana yang menyebut putusan MK bakal menyetujui pemilu sistem proporsional tertutup.