Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sebut Cina atau Tionghoa?

Editor

Harun Mahbub

image-gnews
Ratusan warga keturunan Tionghoa melakukan pawai kirab budaya di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten, (16/2). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Ratusan warga keturunan Tionghoa melakukan pawai kirab budaya di kawasan Cipondoh, Tangerang, Banten, (16/2). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Asvi Warman Adam, mengapresiasi terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 yang mencabut Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pred.Kab/6/1967 tanggal 28 Juni 1967. Keputusan itu memulihkan penyebutan Tionghoa dan Tiongkok masing-masing untuk masyarakat Cina dan negara Cina.

"Secara historis, keputusan ini tepat. Ini menghapus stigma diskriminasi masa Orde Baru," ujar Asvi ketika dihubungi Tempo, Rabu, 19 Maret 2014. (Baca : Alena Akui Diskriminasi Tak Selesaikan Masalah)

Dengan berlakunya keputusan tertanggal 14 Maret 2014 itu, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang atau komunitas Tionghoa. Sedangkan negara Republik Rakyat Cina kini disebut Republik Rakyat Tiongkok.

Asvi menjelaskan, Soeharto mengganti Tiongkok dan Tionghoa dengan Cina untuk menghilangkan rasa inferior suku lain terhadap suku Cina dan kesan superior suku Cina itu sendiri. "Namun penamaan ini tidak tepat dan terkesan dipaksakan," ujarnya.

Buktinya, kata Asvi, pemerintah Orde Baru justru melakukan diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Tionghoa dengan menyensor dokumen berbahasa Tiongkok dan melarang kebudayaan Tiongkok ditampilkan. (Baca : Pengalaman Pahit Sofyan Tan Jadi Korban Rasisme)

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun sebagian pihak menilai keputusan presiden ini merupakan bagian dari manuver politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggalang dukungan etnis Tionghoa menjelang pemilu, Asvi berpendapat, secara umum keputusan ini berdampak positif. "Lebih baik menyebut suatu kaum sebagaimana mereka ingin disebut," ujarnya. (Baca : Ahok: Rakyat Tak Peduli Isu SARA)

TIKA PRIMANDARI

Terpopuler
Wartawan Prancis Bikin Menhan Malaysia Melongo 
Komandan Polisi Tewas Ditembak di Mapolda Metro
KPK Sita Rp 400 Juta, Biaya Nikah Putri Rudi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polda Metro Jaya Ungkap Peredaran 66,8 Kilogram Sabu Modus Teh Cina

7 Oktober 2020

Ilustrasi Sabu. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Polda Metro Jaya Ungkap Peredaran 66,8 Kilogram Sabu Modus Teh Cina

Kepolisian Daerah Metro Jaya kembali menyita 66,83 kilogram sabu bermodus kemasan teh Cina dari 16 tersangka.


Telepon Xi Jinping, Jokowi Apresiasi 70 Tahun Hubungan Indonesia-Cina

1 September 2020

Presiden Joko Widodo mengukuhkan para pelajar SMA yang menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2020 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2020. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Telepon Xi Jinping, Jokowi Apresiasi 70 Tahun Hubungan Indonesia-Cina

Jokowi mengucapkan selamat dan terima kasih atas peringatan 70 tahun hubungan bilateral Indonesia - Cina.


Soal Virus Corona, Imigrasi Tolak 118 WNA Masuk Indonesia

6 Maret 2020

Petugas memantau suhu tubuh penumpang menggunakan alat pemindai suhu tubuh (thermal scanner) di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, Rabu, 22 Januari 2020. Sejumlah bandara di Indonesia memasang alat pemindai suhu tubuh sebagai upaya pengawasan dan antisipasi penyebaran Virus Corona yang mewabah dari Wuhan, Cina. Antara Foto/Fikri Yusuf/ via REUTERS
Soal Virus Corona, Imigrasi Tolak 118 WNA Masuk Indonesia

Imigrasi telah menolak 118 warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia untuk antisipasi virus corona.


Hadapi Virus Corona, Kedubes Cina Terima Kasih atas Dukungan RI

12 Februari 2020

Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Cina Xi Jinping saat pertemuan bilateral di sela KTT G20, Osaka, Jepang, 29 Juni 2019.[Biro Pers Kepresidenan RI]
Hadapi Virus Corona, Kedubes Cina Terima Kasih atas Dukungan RI

Kedutaan Besar Cina untuk RI berterima kasih atas simpati dan dukungan masyarakat Indonesia kepada Cina dalam menghadapi wabah virus Corona COVID-19


Cina Peringatkan Indonesia Jangan Overreaktif Soal Virus Corona

4 Februari 2020

Petugas berpakaian khusus memeriksa ulang sebanyak 238 WNI yang baru tiba di lokasi karantina di Lanud Raden Sadjad, Natuna dalam foto yang diunggah pada Senin, 3 Februari 2020. Mereka tetap akan terus dipantau dan akan diperiksa suhu tubuh 2 kali sehari untuk memastikan tidak terinfeksi virus corona. Twitter/@Kemenkes
Cina Peringatkan Indonesia Jangan Overreaktif Soal Virus Corona

Pemerintah Cina meminta Indonesia untuk mengikuti arahan Organisasi Kesehatan Dunia dalam menyikapi penyebaran virus Corona.


Soal Natuna, DPR: Kerja Sama dengan Cina Bisa Ditunda atau Batal

4 Januari 2020

Video capture KRI Tjiptadi-381 yang beroperasi di bawah kendali Gugus Tempur Laut (Guspurla) Koarmada I  menghalau kapal Coast Guard China saat melakukan patroli di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau, Senin 30 Desember 2019. KRI Tjiptadi-381 menghalau kapal Coast Guard China untuk menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan di kawasan sekaligus menjaga stabilitas di wilayah perbatasaan. ANTARA FOTO/HO/Dispen Koarmada I
Soal Natuna, DPR: Kerja Sama dengan Cina Bisa Ditunda atau Batal

Kementerian Luar Negeri Cina sebelumnya mengklaim berhak atas perairan Natuna.


Temui Mahfud Md, Duta Besar Cina Komitmen Kerja Sama Keamanan

5 Desember 2019

Gestur Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat akan meninggalkan gedung KPK, Jakarta, Senin, 2 Desember 2019. Mahfud datang untuk menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). TEMPO/Imam Sukamto
Temui Mahfud Md, Duta Besar Cina Komitmen Kerja Sama Keamanan

Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Qian menemui Menkopolhukam Mahfud Md.


RI-Cina Mesra, AS Tetap Anggap Indonesia Mitra Penting

5 November 2019

Kapal Perang AS dan Jepang menggelar latihan perang bersama di Laut Cina Selatan di tengah ketegangan perang dagang AS dan CIna pada Jumat, 31 September 2018. Express.co.uk
RI-Cina Mesra, AS Tetap Anggap Indonesia Mitra Penting

RI masih menjadi mitra yang sangat penting bagi Amerika Serikat kendati hubungan Indonesia dengan Cina cukup mesra


Indonesia Kini Punya Pusat Promosi Perdagangan di Cina

22 Juli 2019

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, melihat daging yang dijual saat meninjau Bazar Ramadan Kemendag di Jakarta, Senin, 27 Mei 2019. Pada bazar tersebut, Kemendag menggandeng 24 pelaku usaha pangan, 10 pengusaha pangan olahan, 7 pelaku usaha ritel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan 20 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Tempo/Tony Hartawan
Indonesia Kini Punya Pusat Promosi Perdagangan di Cina

Menteri Perdagangan Enggartisto Lukita meresmikan Pusat Promosi Perdagangan Indonesia di Shanghai, Cina.


RI - Cina Teken Kerja Sama Pertukaran Data Elektronik Ekspor

29 Juni 2019

Ekspor-Impor Cina Kian Melambat
RI - Cina Teken Kerja Sama Pertukaran Data Elektronik Ekspor

Indonesia dan Cina resmi menandatangani MoU pertukaran data untuk meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor.