KPK Periksa Ruhut Sitompoel Terkait Kasus Anas  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan

    Ruhut Sitompul. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompoel, dijadwalkan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Ruhut bakal dimintai keterangan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk AU," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha melalui pesan pendek, Rabu, 12 Maret 2014. AU adalah Anas Urbaningrum, bekas Ketua Umum Partai Demokrat. (Baca: Dijerat Pencucian Uang, Ruhut: Anas Terima Nasibmu)

    Belum jelas apa yang bakal ditanyakan penyidik ke Ruhut. Priharsa mengatakan penyidik menganggap Ruhut mengetahui informasi, sehingga penyidik memerlukan konfirmasi dari Ruhut. Priharsa sendiri tak tahu materi yang bakal ditanyakan ke Ruhut. Saat Kongres Demokrat pada 2010 di Bandung, Ruhut merupakan anggota tim sukses Anas. Dalam kongres itu, Anas terpilih menjadi Ketua Umum Demokrat. (Baca: Anas Bagi-bagi BlackBerry, Ruhut: Seperti Kentut)

    Anas Urbaningrum ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemberian dan janji dalam kaitan proyek Hambalang dan proyek lainnya.

    Penetapan tersangka itu merupakan hasil gelar perkara pada Jumat, 22 Februari 2013. Berdasarkan pasal-pasal yang disangkakan, Anas diduga menerima sesuatu berkaitan dengan janji yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPR.

    Nama Anas kerap dikaitkan dengan dugaan penerimaan Toyota Harrier dari PT Adhi Karya Tbk, kontraktor proyek Hambalang. Tuduhan ini bermula dari "nyanyian" bekas Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin.

    Pada 5 Maret 2014, KPK mengumumkan Anas resmi dikenai pasal tindak pidana pencucian uang. Sejumlah asetnya di Jakarta dan Yogyakarta disita KPK.

    MUHAMAD RIZKI

    Terpopuler 
    Status Gunung Slamet Masih Waspada
    Ini Dia Penumpang Gelap Malaysia Airlines
    Lenovo Giat Pasarkan Perangkat All-in-One


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.