TEMPO.CO, Cirebon - Tak dapat jatah mobil dinas sesuai permintaan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon Abraham Mohammad mencak-mencak. Di hadapan sejumlah wartawan, Rabu, 5 Maret 2014, dia mengungkapkan kemarahannya. "Dlogdog (kurang ajar) Muhidin, saya minta Isuzu Panther (untuk mobil dinas) malah dikasih mobil (Suzuki) Carry. Butut pula," umpatnya, dengan nada keras.
Muhidin adalah rekan sejawatnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Muhidin menjabat Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Abraham menyebutkan dinasnya harus menyetor duit ke bagian perlengkapan terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa mendapatkan mobil dinas.
Menurut Abraham, dari 34 kepala dinas di lingkungan Pemkab Cirebon, hanya dia yang tidak mendapatkan mobil dinas. Dia pun menuding adanya mafia di balik pembelian mobil dinas ini. "Ada beberapa kepala dinas yang memiliki sampai dua mobil dinas. Tapi kenapa saya tidak dikasih," ujarnya.
Sebelumnya, Abraham pernah mengomandoi anak buahnya, seluruh anggota Satpol PP di Kabupaten Cirebon, untuk berdemonstrasi ke gedung DPRD Kabupaten Cirebon. Mereka memprotes pemotongan anggaran untuk Satpol PP. Dia juga mengancam tidak akan mengirim anak buahnya untuk menjaga kantor di lingkungan Pemkab Cirebon.
Adapun Muhidin mengatakan bukan hanya dia yang mengurusi pengadaan mobil dinas. "Untuk dinas, itu merupakan urusan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD)," katanya.
Menurut dia, mobil dinas Abraham sebelumnya bermerek Suzuki Escudo. "Tapi dia masih minta jatah untuk bahan bakar minyak (BBM)," katanya. Karena itu, Muhidin menyarankan Abraham menerima mobil dinas Suzuki APV atau Carry agar tetap bisa mendapatkan uang BBM.
Muhidin mengaku dia sama sekali tidak berwenang menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan mobil dinas. "Itu urusan atasan saya, Sekda (Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon)," ujarnya.
IVANSYAH
