MUI dan Konflik Kepentingan di Australia  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Copy fax dari Surat Ketua MUI Amidhan Shaberah kepada Australian Quarrantine and Inspection Service atau AQIS tertanggal 29 Mei 2006, menyatakan Islamic Co-ordinating Council of Victoria (ICCV) merupakan perwakilan MUI di Melbourne, Australia. Sumber: Istimewa

    Copy fax dari Surat Ketua MUI Amidhan Shaberah kepada Australian Quarrantine and Inspection Service atau AQIS tertanggal 29 Mei 2006, menyatakan Islamic Co-ordinating Council of Victoria (ICCV) merupakan perwakilan MUI di Melbourne, Australia. Sumber: Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia menunjuk Islamic Coordinating Council of Victoria sebagai perwakilannya di Australia. Lembaga yang berdiri sejak 1990 ini diberi kewenangan penuh oleh MUI untuk mengawasi hingga mengaudit lembaga-lembaga halal yang ada di negara itu.

    Kewenangan itu tercermin dalam surat yang diteken Ketua MUI Amidhan Shaberah dan Sekretaris Jenderal Ichwan Sam untuk Lembaga Karantina dan Inspeksi Australia pada 8 Maret dan 29 Mei 2006. Dalam majalah Tempo pekan ini (Astaga! Label Halal), Amidhan tak memungkiri penunjukan itu. “Sejak zaman MUI dipimpin oleh Ibu Aisjah Girindra,” katanya.

    Penunjukan ICCV itu, menurut Amidhan, diperbarui oleh Din Syamsudin, Ketua Umum MUI yang menjabat tiga pekan lalu menggantikan almarhum Shahal Mahfudz. Menurut Amidhan, penunjukan ICCV sebagai perwakilan karena MUI tak punya anggaran dan sumber daya manusia untuk mengawasi lembaga-lembaga halal di Australia.

    Para pengusaha di Australia memprotes pengistimewaan ini karena ICCV merupakan lembaga halal yang kedudukannya sama dengan lembaga halal lainnya. Di Australia kini ada enam lembaga halal yang sertifikatnya untuk makanan dan minuman di sana diakui MUI. Para pengusaha protes karena penunjukan itu merupakan konflik kepentingan MUI, yang seharusnya mengawasi dan mengaudit semua lembaga halal yang diakuinya.

    Dalam edisi majalah Tempo itu dikutip pengakuan seorang pengusaha yang mengaku memberikan Aus$ 50.000 untuk empat pejabat MUI karena izin lembaga halalnya akan dicabut akibat melanggar teritori. Pengusaha ini ke Jakarta didampingi Esad Alagic, pemimpin ICCV. Amidhan tak menyangkal dekat dengan Esad dan pernah berkunjung ke negara kelahirannya di Bosnia, tapi menyangkal menerima uang.

    Presiden Australian Halal Authority Mohammed El-Mouelhy pernah meminta izin MUI untuk menjadi lembaga halal di Sydney. Kendati sudah memfasilitasi dan memberi duit US$ 28.000 untuk MUI yang berkunjung ke Australia, izin untuk Mouelhy tak turun. Ia menduga penolakan MUI karena ia mengurus izin ke Jakarta, tanpa melalui Esad. “Saya marah karena di tengah kunjungan mereka bertemu Esad,” katanya.

    Ekrem Ozyurek, wakil Esad di ICCV, tak tegas menjelaskan hubungan lembaganya dengan MUI. “Bagaimana mungkin kami menjadi fasilitator lembaga lain, sementara kami ada di bisnis yang sama?" katanya.

    KARTIKA CANDRA | BHD


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.