KPK: MUI Harus Transparan Pada Umat  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi siap mengaudit keuangan Majelis Ulama Indonesia jika diminta. Langkah itu dinilai KPK perlu untuk menjadikan MUI lebih transparan dan akuntabel.

    "KPK siap mengaudit, nanti akan dibantu oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas kepada Tempo, Kamis, 27 Februari 2014.

    Ia mengatakan KPK memang tidak bisa masuk ke dugaan penerimaan suap yang dilakukan Ketua MUI Amidhan. Sebab, Amidhan bukanlah penyelenggara negara. (Lihat FOTO: Bukti-bukti Dugaan Suap Label Halal MUI di Australia)

    Namun, KPK mendesak MUI agar lebih transparan kepada umat. Caranya, dengan menunjukkan akuntabilitas publiknya agar rakyat tak curiga ke mana perginya uang yang masuk ke lembaga tersebut.

    "Sehingga nanti MUI punya marwah, wibawa, kehormatan, dan harga diri," ucapnya. "Sekarang seharusnya dibuka tradisi baru, transparansi di MUI."

    Sebelumnya, majalah Tempo edisi pekan ini menulis laporan terkait dugaan Amidhan menerima sejumlah dolar Australia dan Amerika dari perusahaan-perusahaan pemberi label halal di Australia dan Eropa. Perusahaan-perusahaan itu memberi duit ke Amidhan karena MUI tak mencabut akreditasi mereka, padahal tak layak memberi sertifikat halal. Di lain pihak, Amidhan juga dilaporkan mendapat gaji rutin karena mengeluarkan akreditasi tanpa memeriksa kelayakannya.

    BUNGA MANGGIASIH

    Terkait:
    Ketua MUI Tegaskan Sertifikasi Halal Gratis
    Pungutan Sertifikat Halal MUI Tak Masuk Kas Negara
    DPR Sepakat Dengan Pemerintah Terkait Peran MUI
    Pemerintah Akan Cek Daging Impor Halal Australia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.