Pengamat: Risma Jangan Dijadikan Permainan Politik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tri Rismaharini. TEMPO/Fully Syafi

    Tri Rismaharini. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO, Surabaya - Pamitan mundur Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) mengejutkan pengamat politik Universitas Airlangga, Haryadi. "Oya? Benar itu? Kapan?" kata Haryadi saat dihubungi Tempo, Kamis, 27 Februari 2014.

    Jika memang benar Risma mundur, Haryadi menganggap ada masalah yang mendasar dan bukan sekadar teknis prosedural pemilihan Wakil Wali Kota Surabaya. Apalagi Risma dikabarkan sudah bertemu dengan level pengurus pusat PDI Perjuangan dalam tiga tahapan yang sebenarnya bertujuan untuk menjembatani. Mulai dari utusan DPP, Sekjen dan Wakil Sekjen, dan terakhir Ketua Umum PDIP Megawati. (Baca: Alasan Wali Kota Risma Tolak Penuhi Undangan DPR)

    "Kalau hanya teknis prosedural, sangat tidak masuk akal. Ada problem yang jauh sangat mendasar. Yang tahu, ya, Risma dan PDIP," kata Haryadi. (Baca: Rapat Urusan Risma Ternyata Buyar 10 Menit)

    Menurut Haryadi, keputusan Komisi II DPR RI mengembalikan persoalan Wakil Wali Kota Surabaya kepada DPRD Surabaya bukanlah alasan utama Risma menyatakan mundur. Dari kacamata prosedural, semua pihak sudah mengetahui keputusan akhir yang akan diambil Komisi II. Pendapat adanya panitia pemilih yang diterabas dan kuorum yang tidak terpenuhi dipandang Haryadi masih multi-interpretasi.

    Ada alasan yang lebih mendasar dan politis. Haryadi mengatakan muara persoalan ini menjadi keruh karena menjelang kontestasi pemilu. Sikap Risma justru menjadi kekuatan politik lain untuk memanfaatkan momen ini. (Baca: Isu Risma Mundur, Netizen Salahkan PDIP)

    Selama ini PDIP menjadi musuh bersama dari kekuatan politik yang ada. Berbagai riset menyatakan bahwa PDIP unggul karena memajukan Joko Widodo sebagai calon presiden. Majunya Jokowi akan mempengaruhi partai lain, sekalipun dalam pemilu legislatif.  "(Jika Jokowi dimajukan), nyaris enggak tertandingi. Ini membuat kekuatan politik lainnya resah," ujarnya.

    Tiba-tiba ada celah dengan munculnya Risma. Isu Risma seakan menjadi permainan politik bagi yang lain. Baik bermain untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan partai. Namun tetap bermuara ke pemilu. Menurut Haryadi, isu ini menjadi ujian berat bagi PDIP. Ia juga meminta kepada Risma agar tidak dijadikan permainan pihak lain di luar PDIP.

    AGITA SUKMA LISTYANTI

    Berita Terpopuler
    Wali Kota Risma Tolak Penuhi Undangan DPR
    Wali Kota Risma Dukung Mobil Surya Eco Mobile 
    PDIP Tutup Buku Polemik Risma-Wakil Wali Kota 
    Tips Wali Kota Risma Kelola Sampah di Surabaya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.