Sampai Kapan Jam Malam di Bandung? Polisi Bungkam  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas kepolisian berjaga dan akan membunyikan sirene saat pukul 12 malam tanda semua klub malam, bar, atau karaoke harus tutup di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/2). TEMPO/Prima Mulia

    Petugas kepolisian berjaga dan akan membunyikan sirene saat pukul 12 malam tanda semua klub malam, bar, atau karaoke harus tutup di kawasan Braga, Bandung, Jawa Barat, Kamis (20/2). TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Bandung:Kepala Polrestabes Bandung Komisaris Besar Mashudi memilih bungkam ihwal jangka waktu pemberlakuan jam malam operasi lokasi dugem Kota Bandung yang dibatasi hingga pukul 24.00. Ketimbang mengomentari langsung, dia meminta agar soal itu tak ditanyakan.

    "Sudahlah. Itu nggak usah (ditanyakan)," ujar Mashudi di kantornya, Rabu, 26 Februari 2014. Saat pertanyaan diulang sampai kapan pembatasan tersebut akan diberlakukan, dia cuma diam sambil melenggang menuju ruang kerjanya.

    Meski begitu Mashudi sempat mengatakan jika yang diberlakukan intansinya bukanlah jam malam. Namun itu rekomendasi agar jam operasi tempat hiburan malam dibatasi cukup sampai pukul 24.00.

    "Untuk tempat hiburan kafe, karaoke diskotik itu kita batasi sampai jam 12 malam. Itu rekomendasi ijin keramaian dari polisi," kata Mashudi.

    Pembatasan jam operasi tempat hiburan malam Kota Bandung mulai diberlakukan polisi sejak Januari lalu. Pembatasan ini perintah Kepala Polda Jawa Barat Inspektur Jenderal M. Iriawan. (Baca: Soal Jam Malam, Ridwal Kamil: Tetap sampai 03.00)

    ERICK P. HARDI


    Berita Lain
    Jam
    Malam, Djenar Urung Menulis di Bandung

    Jam
    Cinderella, Pendapatan Bandung Raib 40 Persen

    Aturan Jam Cinderella Bikin Risau Warga Bandung

    Aturan Baru, Tak Boleh Telat Nongkrong di Bandung


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.