Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ada Setoran di Balik Label Halal Daging Australia  

image-gnews
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berbisnis dengan Indonesia memang tidak pernah sederhana. Itulah yang dikeluhkan banyak pengusaha, termasuk  pengusaha Australia yang menjual produk-produk peternakan ke Indonesia. Salah satu yang kerap dikeluhkan adalah soal mahalnya ongkos mendapatkan sertifikat halal.

Setiap produk daging atau makanan yang masuk ke Indonesia ternyata harus mendapat sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi lokal di Australia. Lembaga ini hanya bisa memberikan sertifikat halal jika mendapatkan lisensi dari Majelis Ulama Indonesia. Dua lembaga yang cukup besar yang mendapat lisensi dari MUI adalah Islamic Coordinating Council of Victoria yang berbasis di Melbourne dan SICMA yang berbasis di Sydney.

Seperti dilansir Majalah Tempo Edisi Pekan ini, Astaga Label Halal, jika sebuah perusahaan ingin mendapat sertifikat halal, ia harus mengajukan permohonan kepada lembaga-lembaga ini. Lembaga tersebut lantas mengirimkan auditor mereka untuk menilai apakah perusahaan tersebut dan produk-produknya telah memenuhi standar halal.(baca:Transaksi Mahal Label Halal)

Masalahnya, tiap perusahaan yang butuh sertifikasi halal harus membayar hingga puluhan ribu dolar Australia. Salah seorang pengusaha pengeskpor daging yang ditemui Tempo di Victoria mengaku dimintai $400 untuk membiayai perjalanan satu orang penilai halal dari Queensland ke Victoria, sekali jalan.  “Tarif bisa dikenakan suka-suka,” kata salah satu pengusaha yang menjadi sumber Tempo saat ditemui di Melbourne, Awal Februari lalu.

Direktur JBS Australia John Berry mengatakan model sertifikasi halal untuk produk yang diekspor ke Indonesia saat ini tidak memudahkan perusahaan. Model tersebut menurutnya tidak membuka peluang untuk ekspor yang lebih besar. "Karena biaya sertifikasi sekarang kelewat mahal," katanya. JBS adalah salah satu eksportir produk daging yang cukup besar di Australia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ujung dari permainan izin pemberian sertifikasi halal di Australia dan negara lain ini melibatkan salah satu petinggi Majelis Ulama Indonesia. Penelusuran Tempo, ada permintaan setoran ratusan hingga ribuan dolar untuk mengantongi lisensi MUI. Bagaimana modus petinggi MUI itu memperjualbelikan sertifikasi halal.

KARTIKA CHANDRA

Baca berita lain
MUI Diminta Evaluasi Diri Soal Sertifikasi Halal 
MUI Jamin Pengurusan Sertifikasi Halal Cepat dan Murah 
Empat Negara Sepakati Sertifikasi Halal Bersama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Sertifikasi Halal Mitra Binaan Antam

9 hari lalu

Para mitra Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang bergerak di sektor usaha makanan dan minuman, mengikuti pelatihan sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh PT Antam bekerjasama dengan PT Sucofindo. Dok. Antam
Sertifikasi Halal Mitra Binaan Antam

Beragam cara untuk meningkatkan daya saing produk usaha mikro dan kecil (UMK) di masyarakat.


Le Minerale dan MUI DKI Jakarta Salurkan Galon Air Mineral untuk Korban Kebakaran Manggarai

12 hari lalu

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta bersama Le Minerale memberikan bantuan galon air Le Minerale kepada korban kebakaran di Manggarai Jakarta selatan, Jum'at 23 Agustus 2024. Serah terima bantuan dilakukan oleh perwakilan MUI DKI Jakarta dan perwakilan Le Minerale kepada Lurah Manggarai, Muhammad Arafat. Dok. Le minerale
Le Minerale dan MUI DKI Jakarta Salurkan Galon Air Mineral untuk Korban Kebakaran Manggarai

Le Minerale bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta memberikan bantuan 2.600 galon air Le Minerale untuk korban kebakaran Manggarai, di Rumah Susun Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Jumat, 23 Agustus 2024.


BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko, Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal?

35 hari lalu

Logo Halal terbaru oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama. TEMPO/ Faisal Ramadhan
BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko, Bagaimana Cara Mendapatkan Sertifikasi Halal?

BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko. Begini cara membuat sertifikasi halal untuk sebuah produk dan segini biaya yang dibutuhkannya.


BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, Apa yang Dilanggar?

35 hari lalu

Sejumlah roti Okko yang belum ditarik dan masih dijual di beberapa distributor roti di Pasar Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, Kamis, 25 Juli 2024. BPOM menemukan kandungan bahan berbahaya natrium dehidroasetat dan meminta produsen roti Okko untuk menarik dan memusnahkan semua produknya. TEMPO/Prima mulia
BPJPH Kemenag Cabut Sertifikasi Halal Roti Okko, Apa yang Dilanggar?

BPJPH Kemenag mencabut Sertifikasi Halal Roti Okko, apa saja aturan yang telah dilanggar?


Bantu Nasabah Akselerasi Sertifikasi Halal, PNM Gandeng MES

54 hari lalu

EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM Razaq Manan Ahmad di acara kepemilikan sertifikat halal oleh pelaku UMKM. Dok.Humas PNM.
Bantu Nasabah Akselerasi Sertifikasi Halal, PNM Gandeng MES

PNM dan MES berkolaborasi untuk mempercepat proses sertifikasi halal melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha PNM


Ditunda hingga 2026, Begini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal untuk UMKM

4 Juni 2024

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Ditunda hingga 2026, Begini Cara dan Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Pemerintah memutuskan menunda kewajiban sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK) hingga 2026


Inilah Produk yang Tidak Perlu Sertifikasi Halal

4 Juni 2024

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Inilah Produk yang Tidak Perlu Sertifikasi Halal

Tidak semua produk atau bahan yang beredar dikenai kewajiban sertifikasi halal.


Zulhas Usul Sertifikasi Halal Pedagang dan UMKM Melalui Asosiasi

28 Mei 2024

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas. Tempo/Novali Panji
Zulhas Usul Sertifikasi Halal Pedagang dan UMKM Melalui Asosiasi

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengusulkan pemberian sertifikasi halal untuk pedagang dan UMKM melalui asosiasi.


Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?

20 Mei 2024

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Pemerintah Undur Tenggat Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM hingga 2026, Apa Sebabnya?

Pemerintah memundurkan tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM dari sebelumnya 17 Oktober 2024 menjadi 2026. Kenapa?


Tenggat Sertifikasi Halal Diundur, BPJH: Fasilitasi Terkendala Anggaran Terbatas

19 Mei 2024

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) dan Badan Penyelenggara Jaminan Halal (BPJH) Kementerian Agama melakukan pemasangan plang sertifikasi halal dan stiker zona khas di ruko pedagang makanan laut di Pasar Kuliner Ujung, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 8 Mei 2024 malam. TEMPO/Desty Luthfiani
Tenggat Sertifikasi Halal Diundur, BPJH: Fasilitasi Terkendala Anggaran Terbatas

Kepala BPJPH Kementerian Agama, Muhammad Aqil Irham mengatakan, selama ini fasilitasi sertifikasi halal bagi UMK terkendala keterbatasan anggaran.