Risma: SBY Berniat Bantu Mencari Solusi

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tri Rismaharini. TEMPO/Fully Syafi

    Tri Rismaharini. TEMPO/Fully Syafi

    TEMPO.CO , Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata menelepon
    Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, ihwal polemik yang dialaminya dengan Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana.


    Telepon SBY terungkap, usai Risma menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Priyo Budi Santoso, di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 20 Februari 20014.(baca: Massa #SaveRisma Kecewa Demo Tak Direspons DPRD)


    Hal itu awalnya diungkapkan Priyo saat membuka sesi wawancara untuk menyampaikan isi pertemuan tertutupnya dengan Risma. "Saya menerima wali kota dalam rangka semacam curhat terhadap beberapa pandangan yang pekan lalu sudah disampaikan ke Mendagri termasuk saat ditelepon Presiden," ujar Priyo di hadapan wartawan.


    Oleh wartawan, pernyataan Priyo lantas di klarifikasi ke Risma. Awalnya, Risma ragu menceritakannya, "Kok bisa tahu?  kok bisa tahu," ujarnya mengernyitkan dahi. (baca: Demo Simpatisan, Risma: Aku Enggak Ikut-ikut)


    Risma kini mengalami beragam tekanan politik akibat kebijakannya yang menolak sejumlah megaproyek di Surabaya. Tekanan politik itu tidak hanya datang dari pihak di luar partai Risma, tetapi juga dalam tubuh PDI Perjuangan karena memasang Whisnu sebagai wakilnya. Padahal Whisnu adalah orang yang selalu mengkritisi kebijakakn Risma. (baca: Addie M.S. Dukung Gerakan #SaveRisma)


    Risma pun buka suara ihwal telepon SBY. Ia menyatakan SBY meneleponnya untuk memberi semangat menghadapi bermacam masalah. "Yang dibicarakan saya tidak boleh mundur, karena dia pengen ada daerah yang bagus," ujarnya.


    SBY, kata Risma, juga siap membantu untuk mencari solusi terhadap masalah yang dialaminya. "Beliau bilang siap membantu," kata Risma.


    TRI SUHARMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.