Tawuran, 6 SMK Purwakarta Dilarang Terima Siswa  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para Petugas mengamankan sejumlah siswa-siswi SMKN 1, Budi Utomo saat akan melakukan aksi tawuran di Kawasan Pasar Baru, Jakarta, (19/08). Dihari pertama masuk sekolah, para pelajar tersebut hendak menyerang pelajar lain di kawasan Gunung Sahari. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    Para Petugas mengamankan sejumlah siswa-siswi SMKN 1, Budi Utomo saat akan melakukan aksi tawuran di Kawasan Pasar Baru, Jakarta, (19/08). Dihari pertama masuk sekolah, para pelajar tersebut hendak menyerang pelajar lain di kawasan Gunung Sahari. Tempo/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Purwakarta - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menghukum berat enam sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Purwakarta, Jawa Barat, untuk tidak menerima siswa baru tahun ajaran 2014/2015 yang akan berlangsung mulai Juli 2014.

    Sanksi berat dikeluarkan Dedi karena manajemen enam sekolah tersebut dinilai tak becus mendidik siswanya yang terus melakukan tawuran. Tawuran terakhir bahkan sampai menimbulkan korban jiwa. "Larangan menerima peserta didik baru bagi sekolah tertentu di Kabupaten Purwakarta sudah kami serahkan ke kepala sekolahnya masing-masing," ujar Dedi.

    Adapun keenam SMK yang dijatuhi sanksi dengan SK Bupati itu yakni SMK YPK Purwakarta, SMK YPB Sukatani, SMK Teknologi Industri (Tekin), SMK Bina Taruna (Bintar), SMK Prabusakti 1 (YKS 1), dan SMK Prabusakti 2 (YKS 2).

    Baru sepekan lalu, Dedi menyaksikan penandatangan pakta integritas buat seluruh kepala SMU di daerahnya. Mereka sepakat siap menerima sanksi tak menerima siswa baru pada tahun ajaran 2014/2015 jika siswa mereka terlibat tawuran. "Jadi pemberian sanksi itu sebagai konsekuensi logis dari penandatangan pakta integritas," ujarnya.

    Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta Andrie Chaerul mengatakan sanksi yang diteken bupati itu sudah final. "Jadi semua sekolah harus mematuhinya," ujar Andrie.

    Jika pengelola sekolah yang terkena sanksi tersebut membandel dan tetap melakukan penerimaan siswa baru, kata Andrie, siswa barunya tersebut tidak akan tercatat dan terdaftar di Disdikpora.

    Namun pengeola yayasan keenam SMK yang terkena sansksi berat itu akan meminta kelonggaran hukuman kepada Bupati Dedi. Mereka beralasan hanya 5 persen dari seluruh anak didiknya yang suka terlibat tawuran.

    Kepala SMK YPK Zainurizal mengatakan sudah menerima surat keputusan sanksi yang diteken bupati itu. "Tapi kami akan menghadap Bupati Dedi untuk meminta keringanan dan mencabut sanksi yang sudah dijatuhkannya itu," katanya.

    Sebab, Zainurizal menyampaikan alasan siswa sekolahnya yang sering terlibat tawuran itu tak banyak. "Jadi, jangan karena kesalahan segelintir siswa, kami harus menanggung semua akibatnya, kan enggak fair," ujarnya.

    NANANG SUTISNA

    Terpopuler :
    Demi Cucu, Bos Sritex Lukminto Ziarah Walisongo

    Rupiah Kembali Paling Perkasa Se-Asia 

    Kata BRI dan BNI Soal Utang Korban Kelud 

    Dampak Kelud, Bandara Juanda Rugi Rp 2,5 Milia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.