Kerabat Keraton Surakarta akan Menghadap Presiden

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga berebut menyalami Raja Keraton Surakarta SISKS Paku Buwono XIIISISKS Paku Buwono XIII usai berlangsungnya acara halalbihalal dengan warga Baluwarti di Dalem Purwodiningratan, Keraton Solo, Kamis (29/8) malam. TEMPO/Andry Prasetyo

    Warga berebut menyalami Raja Keraton Surakarta SISKS Paku Buwono XIIISISKS Paku Buwono XIII usai berlangsungnya acara halalbihalal dengan warga Baluwarti di Dalem Purwodiningratan, Keraton Solo, Kamis (29/8) malam. TEMPO/Andry Prasetyo

    TEMPO.CO, Surakarta -Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menggelar pertemuan dengan kerabat Keraton Kasunanan Surakarta, Sabtu 15 Februari 2014. Pertemuan di rumah dinas Wali Kota Surakarta itu membicarakan mengenai rekonsiliasi atas perpecahan yang terjadi di internal keluarga keraton.

    Beberapa petinggi keraton mengikuti pertemuan tertutup yang berlangsung beberapa jam itu. Mereka adalah Panembahan Agung Tejowulan, GPH Madukusumo, KGPH Dipokusumo serta KGPH Benowo. Selain itu, Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo sebagai tuan rumah juga ikut di dalam pertemuan.

    Menurut Roy, dia menerima mandat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendamaikan kubu yang berseteru. "Mandat ini mungkin terasa agak jauh dengan posisi saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga," katanya usai pertemuan tersebut.

    Roy mengklaim bahwa dia telah berkomunikasi dengan dua kubu yang ada di dalam keraton. "Saya juga sudah bertemu langsung dengan Paku Buwana XIII sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di keraton," katanya. Menurutnya, para kerabat keraton telah bersedia untuk berdamai.

    Hasil dari pendekatan tersebut akan segera dilaporkan kepada presiden oleh Roy Suryo bersama perwakilan keluarga keraton. "Kami akan menghadap presiden pada 22 Februari di tempat yang belum ditentukan," katanya. Mereka akan membuat beberapa kesepakatan yang selama ini telah dikomunikasikan sebelumnya.

    Hanya saja, Roy mengakui bahwa kesepakatan itu kemungkinan memang tidak bisa memuaskan semua pihak. Bahkan, masih ada kemungkinan kesepakatan itu tidak diterima oleh segelintir kerabat. "Masing-masing memang harus mengalah untuk sepakat. Kalau memang tidak mau, ya akan kami tinggal," katanya.

    Menurutnya, kesepakatan tersebut akan merujuk pada rekonsiliasi yang telah berlangsung pada pertengahan 2012 lalu. Saat itu, terjadi perdamaian antara Paku Buwana XIII Hangabehi dan Paku Buwana XIII Tejowulan yang selanjutnya menerima jabatan sebagai patih. Hanya saja, rekonsiliasi itu tidak diakui oleh adik-adik Hangabehi yang kemudian mendirikan Lembaga Dewan Adat.

    Sayangnya, para kerabat yang mengikuti pertemuan tertutup itu juga masih enggan berkomentar. "Kami sudah sepakat bahwa isi pertemuan akan disampaikan oleh menteri," kata GPH Madukusumo. Mereka langsung bergegas meninggalkan lokasi begitu pertemuan usai.

    Sedangkan Ketua Dewan Adat, GKR Koes Murtiyah mengaku tidak tahu menahu tentang adanya pertemuan itu. Menurut Koes, pihaknya tidak diundang dalam pertemuan itu. "Saya tidak mau mengomentari apa yang saya tidak tahu," katanya saat dihubungi.

    AHMAD RAFIQ

    BERITA LAINNYA

    Letusan Gunung Kelud Jadi Perhatian Dunia  
    Jangan Langsung Siram Abu Vulkanik  
    Korban Ustad Hariri Akhirnya Buka Suara
    Alasan Kelud Dijuluki 'Deadliest Volcano' 
    SBY Angkat Mbah Rono Jadi Kepala Badan Geologi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.