Alasan Jokowi Mangkir dari Forum Davos

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Rabu pekan lalu, 22 Januari 2014, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo berbicara di perhelatan Young Global Leaders dalam forum The World Economic Forum (WEF) Annual Winter Meeting 2014 di Davos, Swiss. Perhelatan itu digelar pada 22-25 Januari 2014 dengan tema "The Reshaping of the World: Consequences for Society, Politics and Business.

    Jokowi diundang ke forum Davos itu untuk bicara soal kepemimpinan di depan 2.500 pemimpin puncak bisnis, pemimpin politik, tokoh dan intelektual hingga jurnalis untuk mendiskusikan isu paling penting yang sedang mengemuka di dunia, termasuk soal kesehatan dan lingkungan. Namun, Jokowi memilih tak datang.

    Kepada Tempo, Jokowi membenarkan telah menerima undangan itu sejak September 2013 lalu. Semula ia mengaku mempertimbangkan akan datang. Namun, pada pertengahan November Jokowi memutuskan tak akan datang.

    Saat itu, Jokowi sudah menerima laporan prediksi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika kalau Januari hingga Februari 2014 itu curah hujan tinggi. “Ada kemungkinan banjir,” kata Jokowi.

    Oleh karena itu, Jokowi memilih mengabari panitia kalau dia tak datang. Jokowi sebenarnya mengakui bahwa forum itu sesungguhnya sangat penting. Namun katanya, kalau disuruh memilih, maka dia akan memilih tinggal di Jakarta. “ Hujan dan banjir di Jakarta, saya mengutamakan rakyat, dong,” ujar Jokowi lagi. (baca: Jokowi Tuai Kritik karena Absen di Davos)

    JOBPIE SUGIHARTO

    Berita terkait
    Banjir, Jokowi Pilih Mangkir dari Forum Davos
    Jokowi: Banyak Konflik Semacam ITC Mangga Dua
    Jokowi Maju, 8 Partai Tergusur
    Jakarta Siaga Banjir
    PR Jokowi Masih Banyak


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.