Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ratusan Rumah Akan Jadi Kampung Majapahit  

image-gnews
Contoh rumah rakyat di zaman Majapahit yang dipajang di Museum Majapahit, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. TEMPO/Ishomuddin
Contoh rumah rakyat di zaman Majapahit yang dipajang di Museum Majapahit, Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. TEMPO/Ishomuddin
Iklan

TEMPO.CO , Mojokerto: Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun ini memiliki proyek Kampung Majapahit. Proyek ini berupa pemugaran tampilan luar rumah-rumah warga yang akan dipermak meniru arsitektur rumah zaman kerajaan Majapahit.

"Model dan desainnya sudah ada, tinggal sosialiasi ke warga," kata Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Trowulan Aris Soviyani, Selasa, 21 Januari 2014.

Pemerintah telah menetapkan 296 rumah yang akan disulap menjadi Kampung Majapahit. Rumah-rumah itu tersebar di tiga desa antara lain Desa Sentonorejo, Bejijong, dan Jatipasar, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Tiga desa ini termasuk bekas wilayah peninggalan Majapahit.

Aris mengatakan BPCB dalam proyek ini berperan memberi masukan pada pemerintah provinsi mengenai model desain rumah zaman Majapahit berdasarkan literatur yang ada.

Menurut Aris, tidak semua bagian rumah direhabilitasi tapi hanya tampilan luarnya saja. Misalnya pagar atau atapnya. Proyek ini pun bukan wajib pada setiap rumah yang dipilih. Warga yang punya rumah bisa memilih mau atau tidak.

Aris mengingatkan bahwa proyek Kampung Majapahit yang didanai Pemerintah Provinsi itu berbeda dengan proyek perbaikan, pembangunan, dan pengembangan kawasan Trowulan atau Taman Majapahit yang dilakukan pemerintah pusat selama ini dan masa mendatang.

Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Mojokerto Alfiah Ernawati mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten setempat sudah berkordinasi dalam rencana proyek Kampung Majapahit.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Tiap rumah akan diberi bantuan dana Rp25 juta untuk melakukan pemugaran tampilan luar rumah. Dana tersebut merupakan sharing antara pemerintah provinsi dan kabupaten.

ISHOMUDDIN

Topik terhangat:
Banjir Jakarta
Buku SBY vs Anas Banjir Bandang Manado BBM Akil Mochtar Anas Ditahan

Berita lain:
Nilai Aset Akil yang Disita Capai Rp 200 Miliar

Ahok: Kami Bawa Polisi, Mereka Bawa Golok 

Jokowi Jawab Amien Rais: Saya yang Penting Kerja

Cuitan Anas, Ruhut: Tahanan Hina Jangan Didengar 

Akal Akil: Minta 3 Ton Emas, Ngakunya Bercanda  



Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BTN Bersiap Bidik Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran

4 hari lalu

Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 8 Juli 2024. Tempo/Annisa Febiola.
BTN Bersiap Bidik Program 3 Juta Rumah Prabowo-Gibran

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) mengungkapkan aksi korporasi untuk membidik program 3 juta rumah Prabowo-Gibran.


BPJS Ketenagakerjaan Sediakan Layanan Pinjaman Dana Pembelian atau Renovasi Rumah, Simak Prosedurnya

13 hari lalu

Tipe perumahan sederhana (ilustrasi).
BPJS Ketenagakerjaan Sediakan Layanan Pinjaman Dana Pembelian atau Renovasi Rumah, Simak Prosedurnya

JHT BPJS Ketenagakerjaan bisa diklaim untuk keperluan pembeliat atau renovasi rumah.


Kebakaran Perumahan Pekerja Asing di Kuwait Tewaskan Sedikitnya 41 Orang

30 hari lalu

Seorang petugas polisi terlihat di depan gedung yang terbakar di Mangaf, Kuwait selatan. Reuters
Kebakaran Perumahan Pekerja Asing di Kuwait Tewaskan Sedikitnya 41 Orang

Setidaknya 41 orang tewas ketika kebakaran terjadi di sebuah gedung yang menampung para pekerja di Kuwait, menurut pihak berwenang.


Otorita IKN Klaim Dapat Komitmen Investasi Baru, Potensinya Rp45 Triliun

32 hari lalu

Pembangunan Ibu Kota Nusantara. TEMPO/Supriyantho Khafid
Otorita IKN Klaim Dapat Komitmen Investasi Baru, Potensinya Rp45 Triliun

Agung Wicaksono mengatakan bahwa investasi di IKN terus berjalan bahkan ketika terjadi pergantian pimpinan.


Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

33 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Tidak Setuju Tapera Disamakan dengan Asabri, Dirjen Perumahan: Di Sana Ada Penyalahgunaan Wewenang

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR minta publik tidak membandingkan Tapera dengan kasus Asabri.


Tapera Bukan Solusi Utama Bagi Rakyat, LPEM FEB UI Berikan 6 Rekomendasi Kebijakan

36 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Tapera Bukan Solusi Utama Bagi Rakyat, LPEM FEB UI Berikan 6 Rekomendasi Kebijakan

LPEM FEB UI memberi enam rekomendasi kebijakan yang perlu pemerintah ambil terkait Tapera.


Ekonom Ideas Ungkap Kelemahan Tapera yang Memicu Penolakan Pekerja dan Pengusaha

38 hari lalu

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
Ekonom Ideas Ungkap Kelemahan Tapera yang Memicu Penolakan Pekerja dan Pengusaha

Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono ungkap kelemahan Tapera yang memicu penolakan pekerja dan pengusaha.


BPJS Ketenagakerjaan Juga Punya Program Perumahan, Apa Bedanya dengan Tapera

38 hari lalu

Brosur tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
BPJS Ketenagakerjaan Juga Punya Program Perumahan, Apa Bedanya dengan Tapera

Salah satu alasan penolakan Tapera adalah BPJS Ketenagakerjaan mempunyai manfaat layanan tambahan program perumahan.


Politikus Golkar Klaim Tujuan Tapera Mulia

42 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska. Foto: Munchen/nvl
Politikus Golkar Klaim Tujuan Tapera Mulia

Politikus Golkar sekaligus Anggota Komisi IX DPR Darul Siska menilai bahwa ide dasar kebijakan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sangat mulia


BP Tapera Rancang Benefit bagi Penabung yang Tidak Ambil Kredit Rumah

42 hari lalu

Logo Tapera.  Foto : Tapera
BP Tapera Rancang Benefit bagi Penabung yang Tidak Ambil Kredit Rumah

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sedang merancang benefit bagi penabung yang tidak ambil kredit rumah.