PAN Ancam Mosi Tidak Percaya terhadap Agung Laksono

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Gaya kepemimpinan Ketua DPR Agung Laksono menuai protes. Bahkan Fraksi Partai Amanat Nasional mengancam akan melakukan mosi tidak percaya. Fraksi PAN, Senin (10/1) siang ini akan melakukan rapat membahas sikap Agung Laksono. ?Mungkin hasil rapat bisa mosi tidak percaya, kecuali Agung mengubah sikapnya,? ujar anggota Fraksi PAN, Patrialis Akbar usai Rapat Paripurna DPR, Senin pagi. Dalam rapat yang dipimpin Agung itu, dia tidak memberi kesempatan anggota DPR berbicara. Interupsi dan teriakan permintaan berbicara anggota Dewan tidak didengarkannya. Usai membacakan pidatonya selaku Ketua DPR, Agung langsung mengetok palu tanda selesainya rapat paripurna ke-10. Menurut Patrialis Akbar, selama lima tahun menjadi anggota DPR, baru kali ini ada sidang yang aneh. Dengan tidak memberi kesempatan untuk bersuara bagi anggota Dewan, dia menilai seolah-olah anggota diundang hanya untuk mendengar. ?Kalau mau one way trafic, bukan di sini tempatnya,? katanya kesal. Menurutnya, kepemimpinan Agung perlu dievaluasi. Kejengkelan juga disuarakan Suryama Ali, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Dia menyebut tindakan Agung Laksono tricky. ?Saya terima kalau apa yang saya usulkan dibilang forumnya bukan disini, tapi ini didengar pun tidak,? katanya. Menurutnya, bukan kali pertama Agung melakukan tindakan seperti itu. Suryama dan fraksinya menyatakan akan mengajukan kekecewaannya kepada Badan Kehormatan. ?Badan kehormatan harus menindaklanjuti hal ini,? katanya.Agung yang ditemui usai rapat menyatakan bahwa keputusannya menutup sidang adalah tepat. ?Agenda rapat pembukaan ini kan hanya pidato dari Ketua DPR,? katanya. Menurutnya, jika memang ada usulan dari anggota Dewan harus diserahkan ke Badan Musyawarah untuk diagendakan dalam paripurna selanjutnya. Suliyanti?Tempo

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.