TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Gungun Heryanto, berpendapat sikap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang akan mengerjakan wewenang pemerintah pusat merupakan kritikan. Menurut dia, sikap tersebut muncul karena pemerintah pusat dianggap kurang peduli melaksanakan tanggung-jawabnya. "Dalam hal ini, Jokowi lebih peduli dengan hal tersebut," kata dia ketika dihubungi Tempo, Kamis, 16 Januari 2014.
Meski demikian, kata Gungun, Jokowi sepatutnya berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah pusat. Kementerian Pekerjaan Umum, yang memiliki tanggung-jawab ini, harusnya mendukung rencana tersebut. "Jika tidak, nanti malah bisa menjadi sasaran kesalahan masyarakat."
Gungun mengatakan, wilayah Jakarta memang sangat sensitif dalam hal pembangunan. Sebab, menurut dia, selain strategis, Jakarta merupakan Ibu Kota. "Tempat pemerintah pusat berkumpul," ujarnya. "Perlu ada koordinasi yang baik antara pusat dan daerah."
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan Jokowi sebaiknya tidak turut menangani perbaikan Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Hal ini karena jalan tersebut merupakan wewenang pemerintah pusat. "Tugas dia sudah banyak, tidak perlu ngambil (wewenang) pusat," kata dia di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu, 15 Januari 2014. (baca:Djoko Kirmanto: Jokowi Jangan Ambil Wewenang Pusat)
Djoko mengatakan Jalan TB Simatupang merupakan jalan nasional sehingga menjadi wewenang pemerintah pusat. Dalam hal ini, kata dia, Kementerian PU sudah memerintahkan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk memperbaiki jalan tersebut.
Konstruksi jembatan jalan itu, ujar Djoko, sebenarnya sangat kuat karena sudah dihitung dengan baik. Penyebab rusaknya jalan adalah derasnya aliran air dari hulu ke hilir yang membanjiri jalan.
AMRI MAHBUB | APRILIANI GITA FITRIA
Baca juga:
BBM Lengkap Akil Soal Idrus, Setya, & Pilgub Jatim
Sel Anas Urbaningrum Terpisah, Apa Alasan KPK?
Ruhut Tuding Jokowi Memble Hadapi Banjir
Status BBM Anas Urbaningrum: Ojo Dumeh...
Berapa Persisnya Harta Adik Atut?
