BBM Lengkap Akil Soal Idrus, Setya, & Pilgub Jatim  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjawab pertanyaan sejumlah wartawan usai menjalani pemeriksaan narkoba oleh BNN di Gedung KPK, Jakarta, (06/10). TEMPO/Dasril Roszandi

    Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar menjawab pertanyaan sejumlah wartawan usai menjalani pemeriksaan narkoba oleh BNN di Gedung KPK, Jakarta, (06/10). TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Akil Mochtar, yang waktu itu menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Ketua Partai Golkar Jawa Timur Zainudin Amali, disebut-sebut pernah berkomunikasi menyangkut sengketa pemilihan Gubernur Jawa Timur.

    Menurut sumber Tempo, percakapan melalui pesan BlackBerry Messenger itu untuk mengatur putusan sengketa pemilihan kepala daerah Jawa Timur di Mahkamah Konstitusi. Percakapan itu sudah ditanyakan ke Akil ketika diperiksa penyidik KPK pada 19 Desember lalu. Pengacara Akil Mochtar, Adardam Achyar, membenarkan soal adanya percakapan tersebut.

    Berikut ini percakapan BBM antara Akil dan Zainudin, yang terjadi sebelum Akil ditangkap KPK:

    1 Oktober 2013

    Akil: Gimana konsolidasi Jatim? Gawat juga ya?

    Zainudin: Kpn (kapan) ada waktu?

    Akil: Nantilah skrg (sekarang) aja masih sidang Jatim, kita batalin aja nih Jatim

    Zainudin: hehehe... itu semua kewenangan yg (yang) mulia, siap Bang, sy (saya) menunggu petunjuk & arahan Abang, Tks

    Akil: Ini Jatim yang urus Idrus Marham atw (atau) Zainudin?

    Zainudin: katanya Abang lbh (lebih) berkenan klau (kalau) dr PG (dari Partai Golkar) Pak Idrus makanya Sy (saya) ikut aja, tp (tapi) klau (kalau) ada perintah lain Sy (saya) akan sampaikan ke pihak Jatim Bang, terserah Abang aja bagaimana baiknya. Mhn (mohon) arahan, tks.

    Selanjutnya >> Akil minta Rp 10 miliar serta penyebutan nama Setya Novanto dan Nirwan Bakrie.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.