Rabu, 20 Juni 2018

Ratu Atut Kini Tersangka 3 Kasus Korupsi Banten  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Banten, Atut Chosiyah.  TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Gubernur Banten, Atut Chosiyah. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Setelah menjadi tersangka kasus korupsi penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, dan pengadaan alat kesehatan di Banten, Atut kini dijadikan tersangka gratifikasi.

    “Di antaranya dari proyek alat kesehatan di Banten,” kata juru bicara KPK, Johan Budi, Selasa, 14 Januari 2014. Dalam konferensi pers pada Senin lalu, ia menyebutkan penyidik telah menemukan dua bukti permulaan yang cukup.

    Berikut penjelasan singkat ketiga kasus yang menjerat Atut itu:

    1. Kasus sengketa Pemilukada Lebak, Banten, yang ditangani Mahkamah Konstitusi
    Peran: Atut bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, diduga memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada Akil Mochtar (kala itu Ketua MK) melalui seorang advokat Susi Tur Andayani, yang juga telah menjadi tersangka kasus yang sama.
    Pasal yang menjerat: Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidan. Dengan ancaman hukuman pidana penjara 3-15 tahun, denda Rp 150-Rp 750 juta.

    2. Korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan Provinsi Banten 2011-2013
    Peran: Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, mengatakan Atut bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran. Wawan juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Baca juga: Airin Siap Jika Harta Suaminya Disita.
    Pasal yang menjerat: Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana. Ancaman Pasal 2 adalah pidana penjara 4-20 tahun, dan denda Rp 200 juta-Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 3 pidana penjara selama 1-20 tahun, dan denda Rp 50 juta-Rp 1 miliar.

    3. Penerimaan gratifikasi atau pemerasan
    Peran: Belum dijelaskan. Namun, juru bicara KPK Johan Budi S.P. saat jumpa pers mengatakan penetapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten pada 2011-2013.
    Pasal yang dijeratkan: Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman Pasal 12 adalah 4-20 tahun penjara, dan Rp 200 juta-Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 5 dan Pasal 11 adalah pidana penjara selama 1-5 tahun, dan denda Rp 50-Rp 250 juta. Bantahan Atut di sini.

    NUR ALFIYAH

    Terhangat:
    Banjir Jakarta Anas Ditahan Ariel Sharon Terbang dari Halim Terminal Lebak Bulus

    Terpopuler:
    Akil Timbun Dolar di Tembok Ruang Karaoke
    Urusan Makan Anas Urbaningrum Bisa Bikin Repot KPK 
    Arti Kado Tahun Baru Anas Versi Ipar SBY  

     


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Libur Lebaran dengan Helikopter, Siapa Takut?

    Helikopter menjadi sarana transportasi yang efektif menghindari macet. Orang-orang berduit memilih menggunakannya, termasuk di libur Lebaran ini.