Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Unjukrasa ke DPRP, Aktivis Papua Ditangkap Polisi

Editor

Abdul Manan

image-gnews
Puluhan warga papua saat aksi demo menuntut Referendum di Gedung Majelis Rakyat Papua, Senin (20/2). TEMPO/Jerry Omona.
Puluhan warga papua saat aksi demo menuntut Referendum di Gedung Majelis Rakyat Papua, Senin (20/2). TEMPO/Jerry Omona.
Iklan

TEMPO.CO, Jayapura -  Sebanyak 30 aktivis Papua Merdeka ditangkap polisi saat berunjuk di halaman Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Papua, Senin, 13 Januari 2014. Dalam aksinya, mereka meminta delegasi Melanesian Spearhead Group (MSG) yang saat itu sedang berkunjung ke Jayapura mendukung Papua dalam keanggotaan di blok negara-negara Asia-Pasifik.

Salah satu aktivis HAM Papua, Markus Haluk, koordinator aksi unjuk rasa, terlihat ikut digiring ke kantor Polresta Jayapura. Polisi beralasan, mereka tak memiliki izin untuk demonstrasi. "Kami hanya memintai keterangan mereka. Tak ada penangkapan, pemukulan maupun intimidasi saat dilakukan pengamanan unjuk rasa," kata Kapolresta Jayapura AKBP Alfred Papare kepada wartawan di Kota Jayapura.

Menurut Alfred, menurut Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum, aksi ini telah menyalahi aturan dan dapat dibubarkan. "Jadi kami tidak membubarkan mereka. Hanya saja saat itu saya menawarkan kepada massa, apakah mau stop dan Markus Haluk kami amankan karena dia sebagai penanggungjawab dalam aksi tersebut," ujarnya.

Salah satu aktivis yang dibawa polisi, Elias, memprotes penangkapan ini. "Kami melakukan unjuk rasa tak anarkis dan berlangsung tertib. Kami sengaja menggelar aksi di kantor DPRP sebab kantor adalah kantor rakyat," katanya.

Menurut Elias, mereka melakukan unjuk rasa di kantor DPRP agar para anggota Dewan dapat memfasilitasi massa dengan delegasi MSG yang sedang berkunjung ke Papua. "Tapi belum masuk ke halaman kantor DPRP, aparat kepolisian langsung menghadang kami. Sempat terjadi perlawanan. Kamera handcam dan kamera foto kami diambil dan gambarnya dihapus polisi," katanya.

Dalam penangkapan ini, polisi menyita sebuah spanduk yang disamping kirinya terdapat gambar bendera Bintang Kejora dan bertuliskan "West Papua People Support WPNCL for MSG Membership". Selain itu, juga ada sebuah spanduk lain yang bertuliskan "Dukungan penuh aplikasi bangsa Papua sebagai anggota MSG untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan".

Gubernur Papua Lukas Enembe, usai pertemuan tertutup selama lebih dari dua jam dengan delegasi MSG di kantor Gubernur Papua, menyatakan, masyarakat Papua diminta untuk tak mengingat masa lalu yang diduga ada dugaan pelanggaran HAM. Sebab, saat ini daerah ini dapat ditata kembali bersama-sama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Saya mengerti, selama Orde Baru banyak terjadi pelanggaran HAM dan sejarah sudah mencatat. Tapi reformasi telah bergulir dan Indonesia sudah lebih terbuka dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Kami lebih mendorong pembangunan di Papua dengan segala potensi yang ada agar ada kemajuan bagi rakyat Papua," kata Lukas kepada wartawan di Kota Jayapura, Senin, 13 Januari 2014.

Menurut Lukas, kunjungan delegasi MSG ini untuk mendekatkan hubungan. "Ini kunjungan untuk pertama kalinya dan kami pasti akan melakukan kunjungan balasan kepada mereka. Hubungan yang akan dibangun akan lebih kepada hubungan budaya, ekonomi dan saling
melakukan kunjungan," katanya.

Salah satu pimpinan delegasi MSG, Menteri Luar Negeri Papua Nugini, Hon Rimbink Pato mengatakan, ada banyak hal yang dibicarakan saat bertemu Gubernur Papua. "Kami membahas semuanya secara detail, termasuk juga kesepakatan pembangunan ekonomi, regulasi Papua, dan program di Indonesia serta usaha patungan bidang perdagangan. Kami dari delegasi MSG juga mengakui penerapan otonomi khusus di Papua yang diberikan oleh pemerintah Indonesia berjalan dengan sangat bagus. Kami menganggap ini sangat menarik," kata Pato.

Rombongan delegasi MSG ini dipimpin tiga menteri luar negeri dari beberapa anggota MSG, yakni Menteri Luar Negeri Fiji Ratu Noke Kubuabola, Menteri Luar Negeri Salomon Soalaoi Clay Forau dan Rimbink Pato. Kunjungan ke Papua ini untuk bertemu pejabat pemerintah Papua dan melakukan kunjungan ke sejumlah tempat, yaitu ke SMK 1 Jayapura dan Bank Papua di Kota Jayapura. Setelah itu, delegasi kembali ke Jakarta.

CUNDING

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

7 hari lalu

Suasana di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024, Kamis, 21 Maret 2024. Pembatas di Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke Gedung KPU sudah dibuka pukul 14.25 WIB. TEMPO/Defara
Suasana Gedung KPU Sehari Setelah Penetapan Hasil Pemilu: Jalan Sudah Dibuka, Tak Ada Demo

Begini suasana di kawasan Gedung KPU RI sehari setelah penetapan hasil Pemilu 2024.


Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

7 hari lalu

Wakil presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla (kiri) didampingi tokoh muslim Indonesia, Din Syamsuddin saat memberikan keterangan dalam acara konferensi pers Tokoh Bangsa di Jakarta, Kamis, 2 Februari 2024. Dalam konferensi pers tersebut tokoh bangsa yang terdiri dari Wakil Presiden Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019, Jusuf Kalla, tokoh muslim Indonesia Din Syamsuddin, pendeta Kristen Sherphard Supit dan para akademisi menyinggung soal politisasi bansos, serta menyuarakan gerakan pemilu jujur dan adil. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Profil Din Syamsuddin Pengerak Demonstrasi Kecurangan Pemilu 2024

Din Syamsuddin menjadi salah satu tokoh penggerak aksi unjuk rasa menolak pemilu curang


Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

8 hari lalu

Pakar hukum tata negara Refly Harun berorasi di depan kantor KPU RI saat demonstrasi menolak hasil Pemilu 2024 di Jakarta Pusat, 20 Maret 2024. Tempo/Eka Yudha Saputra
Demo di Depan KPU, Refly Harun: Kecurangan Sudah Terjadi saat Jokowi Mau Perpanjang Masa Jabatan

Refly Harun mendesak massa untuk menolak hasil Pemilu 2024.


16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

8 hari lalu

Ilustrasi demo/unjuk rasa. Toulousestreet.com
16 Orang Ditangkap saat Demonstrasi di DPR dan KPU, Ini Penjelasan Polres Metro Jakpus

Menurut Humas Polres Metro Jakarta Pusat, aksi demonstrasi di DPR semalam berujung anarkis.


Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

8 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Rangkaian Demo di Gedung DPR Sejak Awal Maret, Muncul Spanduk: Pecat Jokowi Tanpa Pesangon

Sejak awal Maret 2024, Gedung DPR beberapa kali menjadi tempat unjuk rasa terkait politik dinasti, pemakzulan Jokowi, Pemilu 2024. Ini rangkaiannya.


Menjelang Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU, Begini Suasana di Depan Gedung DPR

8 hari lalu

Suasana sepi di depan Gedung DPR/MPR  hingga pukul 14.15 WIB Rabu 20 Maret 2024. Rombongan pengunjuk rasa yang dikabarkan akan kembali melakukan aksinya belum yang terlihat. TEMPO/Defara Dhanya
Menjelang Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU, Begini Suasana di Depan Gedung DPR

Aksi demontrasi tolak pemilu curang di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah berlangsung sejak Senin lalu. Namun hari ini belum terlihat


Menjelang Penetapan Hasil Pemilu 2024, Jalan di Depan Kantor KPU Ditutup

9 hari lalu

Penutupan jalan di depan Gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menjelang penetapan hasil Pemilu 2024 pada hari ini, Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Menjelang Penetapan Hasil Pemilu 2024, Jalan di Depan Kantor KPU Ditutup

Menjelang penetapan hasil Pemilu hari ini, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat yang berada di depan Kantor KPU, ditutup.


Serba-serbi Jelang Penetapan Hasil Pemilu KPU: Demo di DPR hingga KPU Papua Sewa Pesawat

9 hari lalu

Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. Dalm aksi tersebut mereka mendesak kepada DPR RI untuk menggunakan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024 sekaligus rasa keprihatinan maraknya nepotisme dan ancaman matinya demokrasi. TEMPO/M Taufan Rengganis
Serba-serbi Jelang Penetapan Hasil Pemilu KPU: Demo di DPR hingga KPU Papua Sewa Pesawat

KPU RI akan menetapkan hasil pemilu hari ini. Berikut serba-serbi menjelang penetapan tersebut, mulai dari demontrasi hingga KPU Papua sewa pesawat.


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

9 hari lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

10 hari lalu

Kabaharkam Polri Komjen Mohammad Fadil Imran melepas 111 personel amankan TPS luar negeri, Senin, 29 Januari 2024. Foto: Istimewa
Singgung Pemilu 2019, Kabaharkam Fadil Imran Minta Masyarakat Terima Hasil Penghitungan KPU

Kabaharkam memastikan situasi menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 terpantau kondusif.