Dia menganggap dana optimalisasi sangat rawan diselewengkan. Masih ada pihak-pihak yang mendapat keuntungan pribadi dari proses penganggarannya. Itulah sebabnya KPK berniat terus mencermati proses pengelolaan dana tersebut. Salah satunya dengan mengundang Menteri Keuangan, Chatib Basri, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana, dalam rapat koordinasi kemarin itu.
Chatib Basri mengatakan, seluruh pihak bertugas memastikan anggaran digunakan dan dikelola sebaik-baiknya. "Kami percaya bentuk koordinasi seperti ini akan membantu pencegahan korupsi," ujarnya. (Baca: Dana Optimalisasi Titipan Pemilu)
Ia menuturkan, pemerintah juga meminta audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan untuk menjaga kualitas tata kelola program-program dana optimalisasi.
Armida menyebutkan, ada sejumlah syarat bagi kementerian dan lembaga pemerintah yang ingin mendapat dana optimalisasi tersebut. Antara lain, usulan pengaju dana harus menyertakan rencana yang terukur dan jelas hasilnya. Usulan pun harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah dan arahan sidang kabinet.
BUNGA MANGGIASIH
Terpopuler
PGI Nilai Yudhoyono Melanggar Konstitusi
Soal Wagub DKI, Tri Risma: Mendampingi Siapa?
Jilbab Polwan, Din Tuding Kapolri Permainkan Agama
Gantikan Atut, Rano Karno Hadiri Acara Demokrat
Orang Dekat Anas Diincar Pengacara SBY