Blokade Bandara, Polisi Usut Bupati Ngada  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar. ANTARA/Reno Esnir

    Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar. ANTARA/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian mengumpulkan fakta-fakta dugaan pelanggaran penutupan Bandara Turelelo Soa oleh Bupati Ngada, Marianus Sae. Menurut Kepala Biro Penerangan Markas Besar Kepolisian Brigadir Jenderal Boy Rafli Amar, dasar hukum dalam mengusut kasus tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. ”Polda Nusa Tenggara Timur sedang mengumpulkan fakta. Apabila sudah jelas, nanti dilihat apa saja pelanggarannya,” kata Boy di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 23 Desember 2013.

    Pelanggaran ini bermula dari tindakan Marianus Sae yang memerintahkan menutup Bandar Udara Tureleo Soa, Bajawa, Nusa Tenggara Timur, pada Sabtu, 21 Desember 2013. Bupati Marianus kesal gara-gara tidak mendapatkan tiket pesawat Merpati dari Kupang ke Ngada. Padahal dia harus hadir di Ngada untuk menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang diserahkan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Menurut Marianus, dia sudah mencoba menelepon Merpati agar diberikan satu tempat duduk di pesawat, tapi dia mengaku justru dipermainkan. Akibat tindakan penutupan Bandara, pesawat yang hendak mendarat Bandara Turelelo Soa terpaksa kembali ke Bandara El-Tari, Kupang.

    Adapun Kepala Merpati cabang Kupang, Nusa Tenggara Timur, Djibrael de Hock, mengatakan pihaknya sebenarnya telah menyiapkan seat (tempat duduk) bagi Bupati Ngada Marianus Sae untuk terbang ke Turelelo, namun tidak dimanfaatkan Bupati.

    ”Reservasi Pak Bupati sudah oke, hanya saja tidak tahu apa pertimbangannya sehingga Bupati memilih menggunakan maskapai lainnya,” kata Djibrael kepada Tempo, Senin, 23 Desember 2013.

    Boy mengatakan, tindakan penutupan bandara tak bisa dibenarkan karena bisa mengganggu keselamatan penerbangan. Gangguan keselamatan ini, dia melanjutkan, terutama jika ada pesawat yang akan mendarat. ”Kasus ini tidak termasuk delik aduan karena menyangkut keselamatan publik. Tapi perlu dipastikan dulu fakta-fakta yang ada,” kata Boy.

    BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE dan YOHANES SEO

    Terpopuler
    PGI Nilai Yudhoyono Melanggar Konstitusi
    Soal Wagub DKI, Tri Risma: Mendampingi Siapa?  
    Gantikan Atut, Rano Karno Hadiri Acara Demokrat  
    Orang Dekat Anas Diincar Pengacara SBY  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tito Karnavian Anggap OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Hebat

    Tito Karnavian berkata bahwa tak sulit meringkus kepala daerah melalui OTT yang dilakukan Komisi Pemerantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK bereaksi.