PGI Nilai Yudhoyono Melanggar Konstitusi

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Gomar Gultom menyampaikan keprihatinannya karena jemaat  jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia masih belum dapat beribadah di gereja mereka. Sementara  penganut kepercayaan asli serta umat Syiah dan Ahmadiyah  tidak diakui keberadaannya di negara ini.    

Kesalahan ini, menurut Gomar, tidak boleh didiamkan oleh negara. Ini menunjukkan ada yang salah di negara ini dalam menyikapi keberagaman yang hidup dan tumbuh di masyarakat.  Ketika negara diam, ujar Gomar,  negara berarti melakukan kejahatan konstitusional. “Ketika kepala negara diam terhadap warganya, ini kejahatan konstitusional,” kata Gomar di hadapan sekitar 150 jemaat GKI Yasmin dan  HKBP Filadelfia yang kembali mengadakan kebaktian Minggu di depan Istana Merdeka, Jakarta, Minggu siang, 22 Desember 2013 .

Gomar menjelaskan, tindakan diskriminatif terhadap jemaat GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, penganut kepercayaan asli, dan umat Syiah serta  Ahmadiyah,  tidak boleh didiamkan. “Untuk itu kita hadir disini,” ujarnya.

Usai kebaktian, para jemaat dan kelompok perempuan lintas iman menggelar sejumlah acara memperingati Hari Ibu dan Perempuan Indonesia.  Mereka menggelar drama, nyanyian di tengah hujan yang mengguyur Jakarta dan sekitarnya.

 Ketua Komisi Nasional Perempuan Yuni Chuzaifah yang meminta para perempuan untuk mengingat perjuangan perempuan sebagai gerakan politik untuk kemajuan negara.

Di sela acara peringatan hari Ibu dan Perempuan Indonesia,  sejumlah jemaat GKI Yasmin, HKBP Filadelfia, dan  para perempuan dari  lintas iman  membawa surat  untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam bentuk spanduk berukuran besar.  Mereka membawa spanduk itu dari arah pintu gerbang Monumen Nasional menyeberang ke depan Istana Merdeka untuk diserahkan kepada petugas Sekretariat Negara. Presiden Yudhoyono diminta menegakkan hukum dan konstitusi dalam merawat Bhinneka Tunggal Ika.

Jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia menggelar ibadah setiap minggu kedua tiap bulan di depan Istana Merdeka. Ini bentuk perlawanan mereka karena  meski  pengadilan tertinggi, Mahkamah Agung, telah memutuskan mereka berhak beribadah di gereja mereka, namun  pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor menggembok dan menyegel gereja mereka. 

 Hingga tiga hari menjelang Natal 2013, jemaat dari dua gereja itu belum dapat menempati gereja mereka untuk beribadah.  "Kami belum tahu dimana kami akan merayakan Natal. Semoga Presiden SBY membuka segera kedua gereja sebelum Natal", kata Dwi Novita Rini, Juru Bicara GKI Yasmin.

 MARIA  HASUGIAN