Korupsi, Penghancur Utama Partai Politik  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Iklan Partai Demokrat yang mangkampanyekan gerakan antikorupsi. Iklan itu menampilkan politikus Demokrat Angelina Sondakh. (YouTube)

    Iklan Partai Demokrat yang mangkampanyekan gerakan antikorupsi. Iklan itu menampilkan politikus Demokrat Angelina Sondakh. (YouTube)

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksektuti Pol-Tracking Institute Hanta Yuda menyatakan korupsi adalah alat pembunuh partai paling dominan. "Terlihat dari penurunan elektabilitas dua partai besar secara drastis, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera," ujar Hanta di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 19 Desember 2013.

    Tingkat elektabilitas Partai Demokrat, kata Hanta, saat ini hanya berada pada level 8,8 persen. Sementara PKS sebesar 2,9 persen. Sedangkan pada Pemilu 2009, ujar Hanta, Demokrat mendapatkan suara sebesar 20,8 persen dan PKS 7,9 persen. "Keduanya memiliki angka yang tinggi sebagai partai parlemen. Tapi, citra kedua partai tersebut rusak karena korupsi."

    Hanta mengatakan, di sisi lain, terdapat dua partai yang angka elektabilitasnya stabil meski juga diterpa isu korupsi: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar. Elektabilitas keduanya cenderung tidak mengalami perubahan yang signifikan. "Yakni 18,5 persen untuk PDIP dan 16,9 persen untuk Golkar," ujar dia.

    PDIP mendapatkan suara sebesar 14 persen pada Pemilu 2009 lalu. Sementara Golkar mendapatkan suara sebesar 16 persen.

    Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan korupsi memang menjadi masalah besar untuk suatu partai. Tapi, seberapa efektif penyelesaian secara internal partai? "Partai tidak bisa hanya beriklan 'katakan tidak pada korupsi', tapi juga harus ada aksi nyata untuk memberangusnya," ucap dia.

    Menurut Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan Partai Golkar Indra Jaya Piliang, kasus korupsi Gubernur Banten Ratu Atut Choisiyah yang sedang menimpa partainya akan segera diselesaikan. Partai beringin tersebut akan menuntaskan masalah ini secara internal sebelum Pemilu 2014. "Masih ada waktu untuk memperbaiki kinerja politik di Banten," kata dia.

    AMRI MAHBUB

    TERPOPULER
    Catatan Keuangan Yulianis Soal Aliran Duit ke Ibas  
    2014, Era Internet Diprediksi Bakal Runtuh  
    Setelah Atut, KPK Nyanyi 'Kapan-kapan' untuk Airin  
    Kisah Mencari Ratu Atut: Salam Dibalas Hardikan  
    Banding, Jenderal Djoko Susilo Diganjar 18 Tahun
    Nikita Mirzani Pamer Uang di Twitter
    Asmirandah Bantah Kabar Menikah di Gereja  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.