Jadi Tersangka, Atut Tak Langsung Ditahan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah. TEMPO/Dimas Aryo

    Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah. TEMPO/Dimas Aryo

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) berkaitan dengan Ratu Atut Chosiyah. Namun, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto belum memastikan Atut segera ditahan. (Baca : Atut Jadi Tersangka Pilkada Lebak?)

    "Kalau pengembangan, biasanya tidak langsung dilakukan upaya paksa, tapi penelusuran akan dilakukan terlebih dahulu. Kalau tidak, kami disebut diskriminatif," kata Bambang di Balai Kartini, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2013.

    Bambang mengataka, penerbitan sprindik adalah tindak lanjut dari gelar perkara yang dilakukan pekan lalu. Namun, Bambang tak mau merinci kasus yang menyeret Atut menjadi tersangka.

    "Kemarin, sprindik sudah ditandatangani Ketua KPK dengan disetujui semua pimpinan, dan tadi malam ada penggeledahan di kantor dan di rumah, dari malam hari sampai subuh. Ketua KPK sendiri yang akan mengumumkan," kata Bambang.

    Pada Selasa dinihari, penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Atut di Jalan Bayangkara No.51, Cipocok, Serang, Banten. Penggeledahan ini terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengurusan perkara sengketa pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi dengan tersangka Tubagus Chaeri Wardana, adik Atut.

    Atut telah beberapa kali diperiksa oleh penyidik KPK terkait dugaan suap dalam kasus suap penyelesaian sengketa pilkada Lebak. Di samping itu, penyidik juga mengembangkan penyelidikan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten.

    BERNADETTE CHRISTINA MUNTHE



    Berita terpopuler
    Ketua Majelis Disiplin Dokter: dr Ayu Tak Berizin 
    Heboh, Copywriter Mita Diran Tewas Usai Kerja 30 Jam
    Mita Diran Tewas, Banyak Pekerja `Dibunuh` Lembur
    Copywriter Mita Diran Tewas Akibat Doping Kafein?
    Keluarga Bantah Jonas-Asmirandah Menikah Lagi 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Protokol PSBB Masa Transisi di DKI Jakarta, Ada Rem Darurat

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan PSBB Masa Transisi mulai 5 Juni 2020. Sejumlah protokol harus dipatuhi untuk menghindari Rem Darurat.