Atut dan Sejumlah Kasus Korupsi yang Menjeratnya  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ANTARA/Widodo S. Jusuf

    ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa, 17 Desember 2013 dinihari menggeledah kediaman Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah di Jalan Bayangkara Nomor 51 Cipocok, Serang, Banten. (baca:Rumah Digeledah KPK, Atut Akan Jadi Tersangka?) Siang ini KPK dikabarkan juga akan mengumumkan status baru Atut.

    Menurut juru bicara KPK, Johan Budi SP, penggeledahan terkait dengan penyidikan kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak, Banten, yang melibatkan adik Atut, Tubagus Chaeri Wardana.

    Bisa jadi Atut waswas dengan langkah KPK yang menggeledah rumahnya. Akankah Atut dijadikan tersangka terkait kasus ini? Jika pun lolos, ada beberapa kasus yang bisa digunakan KPK untuk menjerat Atut. Berikut kasusnya:

    1. Dana hibah dan bansos tahun 2011
    Direktur Aliansi Independen Peduli Publik (Alipp) Uday Syuhada mengatakan Atut diduga menggelapkan dana hibah dan bansos tahun 2011 sehingga negara dirugikan sekitar ratusan juta. Dana tersebut bermula kala Gubernur Atut mengeluarkan kebijakan program bantuan hibah sebesar Rp 340,463 miliar dan dibagikan ke 221 lembaga/organisasi serta program bantuan sosial sebesar Rp 51 miliar. Diduga penerima hibahnya fiktif.

    2. Proyek pengadaan alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten
    Uday Suhada pun menduga Atut bermain di proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam penggunaan APBD Banten tahun 2012 ditemukan terjadi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan yang mengindikasikan merugikan keuangan daerah senilai Rp 30,39 miliar.

    3. Pengadaan lahan di Kecamatan Pandeglang
    Uday juga melihat Atut terlibat dalam usaha patgulipat di kasus pengadaan lahan Karangsari, Kecamatan Pandeglang, tahun 2007. Namun, kasus tersebut telah di-SP3-kan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), Banten. Padahal, auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan telah terjadi kerugian negara sekitar Rp 5,14 miliar dari kasus itu.

    ERWAN HERMAWAN

    Berita terkait
    Pimpinan KPK Isyaratkan Atut Jadi Tersangka
    Status Baru Atut Diumumkan Siang Ini
    Terkait Suap MK, Atut Bertemu Akil di Singapura 
    Rumah Digeledah KPK, Atut Akan Jadi Tersangka?
    Atut Kena Kasus, Rano Diminta Fokus ke Banten


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.