TEMPO.CO, Banda Aceh - Pembacaan ayat suci Alquran, salawat badar dan lagu Indonesia Raya akan menandai pembukaan acara pengukuhan Tgk Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Senin, 16 Desember 2013. Setelah itu, Ketua DPR Aceh membuka sidang paripurna untuk melakukan pengukuhan dengan mengucapkan sumpah dan penandatanganan naskah sumpah.
“Beliau (Mali Mahmud) juga akan menyampaikan sambutan perdananya,” kata Ketua Panitia Pelaksana Pengukuhan Wali Nanggroe, Hamid Zein, Minggu, 15 Desember 2013. Ia menambahkan, acara puncak pengukuhan itu hanya berlangsung sehari, Senin, 16 Desember 2013, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Hamid Zein menjelaskan, acara dimulai pukul 08.00 WIB. Para unsur Muspida Aceh, para pejabat dan tamu dari Jakarta awalnya berkumpul di Pendopo Gubernur Aceh. Selanjutnya mereka menuju Gedung DPRA. “Mereka disambut dengan rapai dan serune kale serta tari silet peudeng,” ujar Hamid.
Saat akan memasuki Gedung DPRA, Wali Nanggroe dan para tamu disambut tarian Ranup Lampuan. Sementara, serune kale terus ditiup sampai Malik Mahmud duduk di atas kursi kehormatan. Kemudian Ketua DPRA membuka sidang lalu mengukuhkan Wali Nanggroe.
Setelah penutupan sidang, menjelang siang, Wali Nanggroe dan seluruh tamu kembali menuju pendopo gubernur Aceh. Di sana mereka disambut oleh dabuhan Rapai Pasee, seni budaya yang hampir punah di Aceh. Malik Mahmud selanjutnya akan dipeusijuk oleh sejumlah tokoh adat dan ulama.
Sebelumnya, acara pengukuhan Wali Nanggroe sempat menimbulkan kontroversi. Itu terjadi antara lain karena kalangan DPRA mengusulkan anggaran pengukuhan hingga Rp 50 miliar dengan acara dilakukan tujuh hari tujuh malam. Namun, terakhir dana acara pengukuhan dianggarkan Rp 2,4 miliar. “Dana itu belum tentu habis semua,” kata Sekretaris Majelis Adat Aceh (MAA), Paradis.
Meski begitu, kalangan LSM tetap mengkritik bahwa anggaran itu senilai itu sebagai pemborosan. “Rencana anggaran ini tidak sejalan dengan komitmen gubernur dalam peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, Jumat, 13 Desember lalu.
ADI WARSIDI
